RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA– Dualisme nama sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terus menjadi sorotan. Tidak hanya kalangan perangkat desa seperti dukuh, persoalan itu juga mendapatkan perhatian Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DIJ.

“Penggunaan dua nama dengan alasan untuk eksternal dan internal secara logika tidak berdasar. Bahkan malah bisa merusak pranata atau paugeran,” sesal Ketua Forum LSM DIJ Beny Susanto kemarin (19/7).

Beny berharap DPRD DIJ dapat bersikap tegas menanggapi dualisme nama Sultan seperti dikemukakan Lurah Keputren GKR Mangkubumi dan Wakil Penghageng Parentah Hageng Kasultanan KPH Yudhahadiningrat.

Untuk nama Sultan Hamengku Buwono X digunakan sebagai calon gubernur dan bersifat eksternal. Sedangkan gelar Sultan Hamengku Bawono Ka 10 dipakai di internal di keraton.

Cara pandang seperti itu, lanjut Beny, tak pantas diikuti. Berdasarkan pengamatannya, nama Hamengku Bawono Ka 10 selama dua tahun terakhir kerap digunakan berhubungan dengan pihak di luar keraton. Misalnya, di website keraton dan saat mengundang tamu-tamu, pejabat atau tokoh masyarakat saat kasultanan punya gawe.

Diingatkan, antara gubernur, kasultanan, wakil gubernur dan Kadipaten Pakualaman merupakan satu kesatuan utuh yang tak dapat dipisahkan. Gelar sultan bukan sekadar nama. Namun mencakup filosofi, sejarah, dan takhta untuk kesejahteraan rakyat. “Bukan takhta untuk keluarga dan pendukungnya,” ucap Beny.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK) merupakan konsensus nasional. Lahirnya UUK diawali kebersamaan yang panjang dan melelahkan antara keraton, Pakualaman, DPRD, dan masyarakat. “Bukan klaim dan perjuangan keraton sendiri. Tanpa dukungan warga, mustahil UUK dilahirkan,” serunya.

Dalam kesempatan itu, Beny mengapresiasi sikap DPRD DIJ melalui Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ yang mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk mengklarifikasi dualime nama sultan.
“Itu langkah benar demi kepastian hukum dan memutus gejala krisis keistimewaan yang berlangsung sejak sabdaraja 30 April 2015,” beber dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menyatakan, klarifikasi pansus bersifat kelembagaan. Sesuai UUK, calon gubernur diajukan penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan calon wakil gubernur oleh penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman.”Klarifikasi tidak dilakukan dengan perseorangan. Namun secara kelembagaan,” katanya.

Tidak tertutup kemungkinan pada rapat kerja lanjutan yang diagendakan berlangsung pada Senin (24/7) dan Selasa (25/7) pansus mengundang secara kelembagaan pihak-pihak sebagaimana telah diatur dalam UUK.
“Apakah Panitrapura atau Kasentanan, semua bisa saja kami minta memberikan klarifikasi. Prinsipnya kami kedepankan lembaganya. Bukan orang per orang,” ucap Inung, sapaan akrabnya. (kus/yog/ong)