RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA- Polemik dualisme nama sultan yang bertakhta di Keraton Jogja untuk kepentingan penetapan gubernur DIJ terus berlanjut.

Anggota Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ Suharwanta menyatakan, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK) tidak pernah mengatur pembagian penyebutan nama sultan secara internal dan eksternal. Pasal 1 angka 4 UUK menyebutkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah.

Selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono. “Ini artinya yang memimpin kasultanan bernama Sultan Hamengku Buwono. Tidak ada nama lain di UUK. Baik ke dalam maupun keluar hanya ada satu nama,” tegas Suharwanta kemarin (18/7).

Keterangan pasal 1 angka 4 dipertegas di pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyebutkan syarat menjadi gubernur harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono. Dengan demikian, sultan yang memimpin kasultanan sekaligus gubernur bernama Sultan Hamengku Buwono.

Meski demikian, faktanya pada 30 April 2015 ada peristiwa sabdaraja berupa pergantian nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10.

Bahkan, pergantian nama itu oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura GKR Condrokirono diumumkan melalui undhang (pengumumam) pada Mei 2015, bersamaan pergantian nama putri sulung Sultan, dari GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Kini saat pengisian jabatan gubernur periode 2017-2022, penghageng Panitrapura kembali menggunakan nama Hamengku Buwono X saat menyerahkan berkas persyaratan ke DPRD DIJ.

“Karena itulah kami memandang pansus perlu mengklarifikasi. Adanya dua nama itu menimbulkan kebingungan dan kerancuan di masyarakat,” sesalnya

Sementara itu, anggota pansus lainnya Sukarman minta bukan hanya sabdaraja yang dicabut. Demi menjaga suasana yang kondusif, dia berharap gugatan terhadap UUK pasal 18 ayat (1) huruf m ke Mahkamah Konstitusi (MK) dicabut. “Itu keluarga kasultanan rukun kembali,” harapnya.

Menanggapi itu, Wakil Penghageng Parentah Hageng Kasultanan KPH Yudhaningrat menegaskan, antara pengisian jabatan gubernur dengan gugatan ke MK merupakan dua hal terpisah.

Gugatan tersebut tak mungkin ditarik atau dicabut. Alasannnya, proses persidangan telah masuk tahap akhir. “Tinggal menunggu putusan,” katanya.

Saat sidang di MK, Romo Noer, sapaan akrabnya, sempat menjadi ahli yang diajukan pemohon. Pemohonnya antara lain dua abdi dalem keraton RM Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto bersama sejumlah aktivis perempuan. Mereka menggugat frasa “istri” yang tercantum di pasal 18 ayat (1) huruf m yang dinilai menghambat peluang calon gubernur perempuan.

Terkait penggunaan nama Hamengku Bawono Ka 10, sambung Romo Noer, tetap digunakan di lingkungan keraton. “Itu untuk internal keraton saja. Untuk abdi dalem, bukan masyarakat umum,” tandasnya.

Keengganan melepas nama Hamengku Bawono Ka 10 juga tercermin dari pernyataan GKR Mangkubumi. “Itu urusan keraton,” tegasnya.

Saat ditanya berarti pemakaian nama tersebut hanya untuk internal, lurah Keputren Keraton Jogja itu menjawab lebih lugas. “Itu (Hamengku Bawono Ka 10) bukan selaku gubernur,” ucapnya. (kus/yog/ong)