RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Pertemuan beberapa pengurus Desa Umbulharjo membuahkan beberapa kesepakatan. Itu terkait aksi pungutan untuk masuk ke kawasan wisata Kinahrejo Umbulharjo dan Kaliadem Kepuharjo Cangkringan. Mereka menyebut ada kesalahan persepsi mengenai aksi pungutan tersebut.

Ketua BUMDes Umbulharjo Hernawan Fauzi menuturkan, pungutan Rp 30 ribu itu tidak liar. Sebab, sudah dilakukan sejak 2011. Selain itu juga telah melalui musyawarah warga terkait pengelolaan wisata kawasan Kinahrejo Umbulharjo.

“Jadi ini untuk jasa ojek sekaligus pemandu untuk naik ke objek wisata Mbah Marijan. Mungkin dikarenakan pengunjung belum mengetahui, ditambah dari penjelasan dari pihak pengelola kurang jelas sehingga dikira pungli,” jelasnya kemarin (18/7).

Dalam pertemuan itu juga disepakati batas kendaraan pengunjung hanya sampai Dusun Ngrangkah. Selanjutnya pengunjung melanjutkan perjalanan dengan tiga opsi. Pertama dengan berjalan kaki, menyewa jasa ojek atau menyewa jasa jeep volcano tour.

Keputusan ini menurutnya tidak tertutup kemungkinan ada perubahan. Tentu saja sesuai arahan dari Dinas Pariwisata selaku pengampu kawasan wisata. Hanya saja hasil pertemuan tersebut menurutnya atas kesepakatan bersama.

“Bukan tidak boleh naik ke atas (Kaliadem dan Kinahrejo, Red). Kendaraan tetap parkir di bawah. Kendaraan pribadi tidak bisa ke Kaliadem. Pertimbangannya faktor keamanan akses jalan. Aturan ini masih bisa digodog lagi, jangan sampai jadi bumerang,” ujarnya.

Biaya sewa jeep dipatok Rp 350 ribu. Sementara sewa ojek Rp 30 ribu. Uniknya untuk sewa ojek warga bisa menyewa motor warga. Padahal dalam aturan, warga tidak diperkenankan pakai kendaraan pribadi termasuk motor.

Meski mengendarai sendiri, wisatawan menurutnya tetap dipandu dan dikawal oleh warga. Sementara kalau dari parkir dusun Ngrangkah sekitar 1,5 kilometer. “Aspal di Kaliadem rusak total, kalau ke arah Kinahrejo masih lumayan bagus. Jika masih ada pungli silahkan lapor ke Polsek Cangkringan. Kami sudah mengingatkan pengelola jangan asal pungut diluar ketentuan,” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih kembali memberikan peringatan keras. Mengenai hasil pertemuan tidak bisa dijadikan patokan pemungutan biaya masuk. Seusai aturan, retribusi resmi hanya berada di Gerbang Kaliadem yang berada di Desa Umbulharjo, Kepuharjo, dan Desa Glagaharjo.

Mengenai jasa pemandu dan ojek wisata juga harus memiliki aturan yang jelas. Bahkan jasa pemandu tidak bisa dilakukan sekadarnya. Ini karena ada standardisasi terkait pandauan dalam berwisata.

“Dalam waktu dekat akan kami undang ke dinas agar tidak berkepanjangan. Harus ada formulasi mengenai aturan yang dikeluarkan,” tegasnya. (dwi/din/ong)