RADARJGOJA.CO.ID – KULONPROGO-Rencana ukur ulang lahan terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) milik warga Wahana Tri Tunggal (WTT) di Padukuhan Kepek, Glagah, Kulonprogo kembali menuai hambatan. Belasan warga WTT menolak kehadiran juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemarin (6/7). Hal itu lantaran rencana pengukuran tidak disertai penilaian ulang aset tanaman dan bangunan, sebagaimana permohonan diskresi yang diajukan warga setempat.

“Kalau hanya diukur bidang lahannya kami tidak mau. Kami minta pengukuran sekaligus dibarengkan dengan appraisal ulang tanaman dan rumah,” ucap Ketua WTT Martono kepada petugas BPN yang didampingi perangkat Pemdes Glagah.
Martono khawatir, ukur ulang lahan hanya diikuti dengan pemecahan bidang yang masuk blok kawasan bandara. Sementara penilaian aset milik warga dilupakan.

Menurutnya, ada sekitar 30 rumah dengan 59 bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur dan dinilai ulang aset bangunan serta tanaman milik warga di Desa Glagah dan Palihan.

Dikatakan, pemohon diskresi awalnya memang menolak proyek pembangunan bandara. Kendati demikian, mereka akhirnya melunak setelah PT Agkasa Pura (AP) I selaku pemrakarasa pembangunan bandara menyerahkan urusan dana ganti rugi pembebasan lahan dengan sistem konsinyasi ke Pengadilan Negeri (PN) Wates.

“WTT akhirnya menyatakan bersedia lahannya diakuisisi dengan syarat penilaian ulang aset. Kami sudah terbuka sekarang dan merelakan tanah kami dipakai untuk bandara. Namun, kami tetap minta didata ulang tanaman dan rumahnya sekaligus. Bukan tanahnya saja,” papar Martono.

Pj Kaur Pemerintahan Desa Glagah Supriyono Waluyo mengatakan, pengukuran dan pemecahan bidang tanah warga merupakan permintaan BPN sebagai rangkaian proses tindak lanjut permohonan diskresi.”Langkah ini diperlukan untuk menentukan nilai keseluruhan bidang tanah, yang nantinya akan menjadi dasar penilaian tiap bidang tanah milik warga sesuai komposisi bloknya,” jelas Supriyono.

Namun, adanya keberatan warga memaksa Supriyono dan tim BPN mengurungkan rencana pengukuran ulang. Hal itu selanjutnya akan dilaporkan ke pejabat berwenang yang lebih tinggi kedudukannya. “Kami akan koordinasi dulu untuk mengambil sikap,” katanya.

Juru ukur BPN Bambang Iswahyudi menambahkan, pengukuran lahan merupakan tahapan awal yang akan diikuti penilaian aset oleh tim appraisal. Hanya, soal kapan tim appraisal turun ke lapangan, Bambang mengaku belum mengetahuinya. (tom/yog/ong)