RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA— Surat keputusan gubernur DIJ tentang pengaturan tarif angkutan sewa khusus memang belum terbit. Kendati demikian Pemprov DIJ menetapkan tarif batas atas dan bawah bagi taksi online berbasis aplikasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri (PM) No. 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus. Batas atas Rp 6.000 per kilometer dan Rp 3.500 untuk batas bawah. Ketentuan tersebut berlaku sama di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, regulasi tersebut berdasarkan hasil rekomendasi di berbagai daerah. Termasuk DIJ. Sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak sepakat.

“Saya berharap dengan tarif yang sudah ditentukan persaingan tetap berjalan sehat,” ucapnya usai open house di Bangsal Kepatihan kemarin (3/7).

HB X mengingatkan seluruh penyelenggara armada angkutan sewa khusus segera memenuhi syarat administrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No.32 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus yang berlaku per 1 Juli. Syarat tersebut di antaranya, kapasitas mesin minimal 1.300 cc, berupa mobil sedan tiga ruang, peremajaan kendaraan tiap 10 tahun, dan menunjukkan identitas pengemudi, serta surat kir.

Pengemudi juga harus mengantongi SIM B Umum dan tergabung dalam badan hukum, baik berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi.

“Saya harap mereka memenuhi semua, mulai dari badan hukum sampai stikerisasi. Baru beroperasi dengan tarif itu,” tutur HB X.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DIJ Harry Agus Triono mengungkapkan, pemprov sebenarnya telah mengusulkan besaran tarif angkutan sewa khusus ke pusat pada pertengahan Juni lalu. “Mekanismenya memang seperti itu meski Kementerian Perhubungan yang menentukan,” katanya.

Meski belum ada surat keputusan gubernur, Harry menegaskan bahwa ketentuan tarif yang berlaku sudah final. Harry mengakui jika tarif tersebut belum bisa diterima secara masal oleh pengusaha taksi. Ada yang usul agar batas bawah Rp 4.000 per kilometer. “Ya mangga saja. Itu disepakati sendiri oleh operator dan aplikasi,” ucap Harry.

Ditegaskan, ketentuan tarif berlaku per 1 Juli 2017. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan kesiapan angkutan sewa khusus. Harry mengimbau seluruh awak taksi online untuk memenuhi seluruh persyaratannya dulu sebelum mulai beroperasi.
Terpisah, Ketua Organda DIJ Agus Andriyanto menilai, ketentuan tarif angkutan sewa khusus masih perlu dievaluasi. Langkah itu sebagai antisipasi gejolak di lapangan. “Di awal pasti ada otot-ototan antara awak taksi reguler dan sewa khusus,” katanya memprediksi.

Agus meminta pemerintah ikut mengawasi jalannya regulasi baru tersebut. Alasannya, mekanisme tarif dan teknis penerapannya di lapangan tidak mudah. Apalagi munculnya regulasi tersebut sempat diawali gejolak antara pelaku taksi reguler dan online. Jika dibandingkan, tarif taksi reguler terbilang masih leih tinggi dibanding angkutan sewa khusus.

Sebab ada tarif buka pintu (flag fall), tarif per kilometer, tarif minimal, dan tarif tunggu. Sedangkan tarif angkutan sewa khusus hanya mengikuti aturan tarif batas bawah dan atas. Dikatakan, tarif minimal itu Rp 25.000. Sedangkan tarif tunggu Rp 40 ribu per jam.

“Tarif flag fall saya lupa. Kalau tidak salah sekitar Rp 6.500. Tarif per kilonya Rp 4.250. Jadi kalau macet kena tarif tunggu secara otomatis, lalu berlaku tarif baru lagi saat jalan,” jelasnya. (dya/yog/ong)