RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Tahapan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIJ periode 2017-2022 dimulai. Hari ini DPRD DIJ secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Paku Alam X tentang berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017.

Sesuai pasal 19 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ disebutkan pemberitahuan dari DPRD disampaikan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. Pemberitahuan juga dikirimkan kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

“Nantinya surat pemberitahuan diantar kurir khusus,” ungkap Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto kemarin (18/6). Tentang kurir khusus itu, Inung, sapaan akrabnya, belum dapat memastikan apakah petugas caraka atau langsung diambil alih sekretaris DPRD DIJ.

Berdasarkan pengalaman saat pengisian jabatan wakil gubernur DIJ 2016 lalu, surat pemberitahuan dari dewan diantar langsung oleh Sekwan DPRD DIJ yang saat itu dijabat Drajad Ruswandono. Didampingi sejumlah staf setwan, Drajad datang ke Pura Pakualaman.

“Teknisnya akan kami bahas dengan pimpinan dewan lainnya. Bisa saja tradisi itu dilanjutkan. Plt Sekwan, kami utus mengantarakan surat pemberitahuan ke kasultanan dan kadipaten,” tambah Inung.

Tata cara penetapan telah dibahas dalam rapat kerja Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DIY yang berlangsung Jumat (16/6). Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana memimpin langsung jalannya rapat kerja bersama Setwan DPRD DIJ. Dari jajaran setwan tampak Plt Sekwan DPRD DIJ Beny Suharsono. Yoeke didampingi Wakil Ketua Dewan Dharma Setiawan.

Dalam rapat kerja itu disepakati sejumlah jadwal untuk penetapan gubernur dan wakil gubernur. Setelah pemberitahuan itu, dewan menggelar paripurna pada Selasa (4/7) atau usai libur Lebaran.

Materinya tentang pembentukan pansus tata tertib penetapan gubernur dan wakil gubernur DIJ. Sehari kemudian, pansus ngelencer ke Jakarta konsultasi ke kementerian dalam negeri. ” Kepada setwan kami minta agar fraksi-fraksi diberitahu segera mengirimkan anggota-anggotanya yang akan duduk di pansus,” pinta Yoeke.

Merujuk UUK, kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon gubernur dan kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima.
Selanjutnya, kasultanan saat mengajukan calon gubernur kepada DPRD menyerahkan surat yang ditandatangani Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Surat pencalonan calon wakil gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman. Syarat lainnya berupa surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon wakil gubernur.

Menanggapi tahapan proses penetapan gubernur itu, Lurah Pangeran Keraton Jogja KGPH Hadiwinoto berharap kakaknya bersedia merevisi sabdaraja yang dikeluarkan pada 30 April 2015.

Sabdaraja itu berisi perubahan nama dari Hamengku Buwono X menjadi Hamengku Bawono X berikut gelarnya sebagai raja kasultanan. “Pertanyaanya apakah perubahan nama itu efisien. Itu tidak sesuai dengan UUK,” ujar Gusti Hadi saat ditemui di Bappeda Sleman belum lama ini.
Mendekati berakhirnya masa jabatan gubernur periode 2012-2017 dan menjelang penetapan gubernur periode 2017-2022, Gusti Hadi berharap kakaknya kembali pada gelar semula. “Kalau perlu sabdaraja direvisi. Kami, rayi-rayi dalem (adik-adik sultan) bersedia menerima kembali Ngarsa Dalem sesuai dengan gelar yang ada di UUK,” imbuh adik kandung Sultan ini.

Gusti Hadi menilai nama dan gelar Sultan Hamengku Bawono Ka 10 sebagai ungkapan yang tak biasa. Bahkan dia menilai bahasanya seperti lazim dipakai di lingkungan dalang. Ini merujuk gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Ka 10, Suryaning Mataram, Senopati Ing Ngalaga, Langenging Bawana Langgeng, Langgening Tata Panatagama.

“Langenging Bawana Langgeng, Langgenging Tata Panatagama itu gelar Batara Guru di pewayangan. Masak gelar raja seperti itu,” sindirnya.
Menghindari kontroversi dan akibat hukum atas perubahan nama dan gelar itu, Gusti Hadi sekali lagi menyarankan agar sabdaraja dikaji ulang. Nama Sultan harus kembali sebagaimana diamanatkan di UUK.

Terpisah, Penghageng Parentah Hageng Keraton Jogja KPH Yudhahadiningrat menegaskan, sasultanan tetap mengajukan nama Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon gubernur sesuai amanat pasal 1 angka 4 UUK. Tidak ada penggunaan nama atau gelar lainnya, selain yang diatur dalam UUK. “Kami ikuti ketentuan UUK,” tandasnya.

Tentang penggunaan nama Hamengku Bawono seperti tercantum dalam sabdaraja terbatas berlaku di tembok keraton. Khususnya berkaitan dengan internal keraton. Misalnya saat Sultan mengeluarkan perintah terkait acara adat kepada abdi dalem dan para penghageng di keraton. (kus/laz/ong)