RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Suara publik menolak hak angket terhadap KPK yang digulirkan DPR RI terus berkumandang. Sikap itu disuarakan berbagai elemen dengan mengadakan aksi turun ke jalan dengan mendatangi gedung DPRD DIJ.

“DPR ora duwe isin (tidak punya malu),” ucap Dosen Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Dr Lukas Suryanto Ispandriarno saat berorasi di lobi gedung DPRD DIJ Jalan Malioboro kemarin (15/6).

Dalam orasinya Lukas berulang-ulang menyindir kelakuan buruk anggota DPR. Hak angket itu dinilai hanya akal-akalan.
Muara di balik tindakan parlemen itu ditengarai untuk melemahkan KPK. Apalagi anggota pansus terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.

Termasuk pimpinan pansus ikut terseret dalam skandal korupsi e-KTP. Bahkan beberapa anggota dewan pernah diperiksa KPK.
“Mereka ora duwe isin,” sesal Lukas.

Sebelumnya, aksi massa yang tergabung dalam Jaringan Antikorupsi Jogjakarta (JAJ) mendatangi sejumlah ruangan fraksi DPRD DIJ. Fraksi yang didatangi adalah fraksi-fraksi yang di pusat mendukung pemerintahan Jokowi.

Ruangan pertama yang disasar adalah Fraksi PDI-P. Begitu sampai di depan pintu fraksi, massa JAJ langsung menempelkan tulisan poin empat dari janji politik Jokowi yang tercantum dalam Nawacita.

“Kami ingin mengingatkan janji pemerintah yang akan menguatkan KPK,” tagih Direktur ICM Tri Wahyu KH.

Namun realita yang terjadi justru sebaliknya. Fraksi-fraksi pendukung pemerintah seperti FPDI-P dan FPG menjadi inisiator pansus angket.
Setelah dari FPDI-P, massa naik ke lantai dua mendatangi ruangan FPG. Mereka juga menempelkan tulisan yang sama saat di depan ruang FPDI-P.

Tindakan itu juga dilakukan terhadap ruang FPAN. Ruang FKN yang merupakan gabungan dari PKB dan Partai NasDem yang ada di timur ruang FPAN bersebelahan dengan ruang Fraksi Partai Gerindra luput dari sasaran, meski di pusat PKB dan NasDem menjadi pendukung pemerintahan Jokowi.

Kadiv Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba mengatakan aksi ini merupakan awalan. Rencana akan dilanjutkan aksi-aksi lain yang lebih masif untuk menolak hak angket KPK dari DPR.

“Kami akan lebih rajin turun ke jalan,” imbuh penggiat Masyarakat Transparansi Bantul Irwan Suryono. (kus/iwa/ong)