RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Pengusaha di Kota Jogja yang tidak memenuhi kewajiban membayarkan tunjangan hari raya (THR) terancam sanksi kurungan selama enam bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM-Nakertrans) Kota Jogja mulai membuka posko pengaduan.

Kepala Dinas KUKM-Nakertrans Kota Jogja Lucy Irawati mengatakan, pekerja maupun pengusaha yang ingin mengadukan pembayaran THR bisa datang ke posko atau melalui telepon dengan menghubungi langsung petugas yang bertanggung jawab di posko pengaduan. “Posko pengaduan kami buka hingga H+7 Lebaran,” ujarnya kemarin (5/6).

Lucy mengaku sebelumnya sudah melakukan sosialisasi ke para pelaku usaha di Kota Jogja. Data yang dimiliki, jumlah perusahaan di Kota Jogja mencapai 1.400 perusahaan dengan total pekerja sekitar 75 ribu.

Luci mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.06/MEN/2016 dan Perda Kota Jogja Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disebutkan, THR wajib diberikan oleh perusahanan dan jika tidak dilaksanakan maka perusahaan terancam sanksi berupa kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. “Mudah-mudahan semua tertib. Kalau pun mundur itu sudah kesepakatan bersama, misal kalau dibayar H-7 takutnya pekerja terus membolos,” jelasnya.

Pada tahun ini sudah berlaku peraturan baru, yaitu pekerja dengan masa kerja satu bulan berhak mendapatkan THR utuh. Sebelumnya dibatasi minimal masa kerja tiga bulan. Sedangkan pekerja yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan akan memperoleh THR sebesar satu bulan upah. “Jika perusahaan memiliki kebijakan penghitungan THR yang lebih baik, maka kebijakan itulah yang harus dijalankan,” katanya.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas KUKM-Nakertrans Kota Jogja Bob Renaldi menambahkan, tahun lalu posko pengaduan THR yang dibuka menerima 40 aduan. Namun mayotitas justru berasal dari luar Kota Jogja.

Bob menyebut aduan itu karena ada komunikasi yang tidak baik antara pekerja dan perusahaan. “Setelah dijembatani akhirnya THR dibayarkan. Cuma waktunya saja yang mundur,” ujarnya. Karena itu Bob meminta supaya perusahaan melakukan pemberitahuan ke pekerja. “Mereka resah meminta kejelasan mengenai waktu pembayaran THR,” tambahnya.

Jika perusahaan tidak membayar THR, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanski, di antaranya membayarkan dendalimapersen dari tanggungan THR yang dimiliki.Denda dikelola untuk kesejahteraan pekerja. Namun, perusahaan tetap diwajibkan membayar THR kepada karyawanya.”THR harus dibayarkan tunai, tidak boleh diganti barang,” katanya.

Sebelumnya, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) juga membuka posko pengaduan THR diSekretariat ABY dan Sekretariat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ. Sekjend ABY Kirnadi mengatakan pada tahun lalu saja terdapat 100 aduan dari pekerja yang mengeluhkan 60 perusahaan. Akir, sapaannya, mengatakankasus pelanggaran THR di Jogja paling banyak dari perusahaanteksil, jasa, dan pertokoan.

Akir mencontohkan pelanggaran yang ditemui seperti THR mengalami keterlambatan, hanya diberikan separo, bahkan diganti makanan atau minuman. “Sesuai aturan di PP 38 Tahun 2015, Permen 16 Tahun 2015, UU 13 bahwa THR itu wajib diberikan dalam bentuk uang, bukan barang atau makanan,” tuturnya. (pra/laz/ong)