RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA– Warga Dusun Tanjungtirto, Desa Kalitirto, Berbah, Sleman membongkar paksa bangunan di atas tanah Sultan Grond (SG) yang berada di dusun mereka. Pembongkar dilakukan dengan alat berat backhoe.
Bangunan ditengarai dibangun pihak ketiga yang menyewa tanah SG kepada Ahli Waris Turun Temurun Sultan Hamengku Buwono VII RM Triyanto Prastowo Sumarsono. Aksi sepihak warga itu tak pelak membuat sengketa tanah SG kembali memanas.

“Kami yakin tanah SG ini merupakan kagungan dalem (milik lembaga). Bukan punya waris siapapun. Bangunan yang kami bongkar merupakan bangunan liar di atas tanah SG,” ucap Kuncoro Tri Prasetyo Hadi yang selama ini mengoordinasi aksi-aksi warga Tanjungtirto kemarin (4/6).

Kuncoro menjelaskan, pembongkaran dilakukan dengan cara kerja bakti. Sebelum membongkar paksa, warga telah melayangkan surat kepada pengembang. Kebetulan pengembangnya juga tinggal di Desa Kalitirto. Bangunan yang dibongkar berbentuk permanen berupa batu bata. Dari bentuknya, bangunan akan digunakan untuk pertokoan.

Warga, lanjut dia, telah memberikan batas waktu kepada pengembang agar membongkar sendiri atau dibongkar warga. Pengembang minta waktu hingga Jumat (2/6). Namun, bangunan tak kunjung dibongkar hingga melebihi batas waktu yang ditentukan. “Warga kemudian mengambil langkah (membongkar, Red),” ucap Kuncoro.

Tentang dasar pembongkaran paksa, Kuncoro merujuk surat dari Keraton Jogja No. 152/KH.PP/Ruwah.V/JE.1950.2017. Surat yang diteken Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura GKR Condrokirono itu berisi tentang nota penjelasan dan mohon bantuan pengawasan dan pengamanan tanah SG.

Kuncoro berpendapat, surat tersebut sebagai perintah raja yang harus dijalankan oleh warga. Dia menyebut nama sultan dengan sapaan Sinuwun. Bukan Ngarsa Dalem. Sebutan sinuwun selama ini lebih sering dipakai untuk sapaan sehari-hari susuhunan raja Surakarta. Sedangkan sultan Jogja lebih akrab dengan panggilan Ngarsa Dalem.

“Kami menerima surat tersebut sebagai dawuh (perintah) dari Sinuwun. Sebagai kawula (rakyat), kami ngestoken (melaksanakan) dawuh Sinuwun tersebut,” ujar Kuncoro.

Surat yang diteken Condrokirono tertanggal 18 Mei 2017 ditujukan kepada bupati Sleman, camat, Kapolsek, dan Danramil Berbah. Juga kepala Desa Kalitirto dan kepala Dusun Tanjungtirto.

“Mohon berkenan untuk melarang, menolak serta tidak memberi izin dalam bentuk apapun bila ada siapapun yang mengaku sebagai ahli waris Sri Sultan Hamengku Buwono VII, melakukan pengkavlingan, menawarkan baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa atau hubungan hukum dalam bentuk apapun atas tanah SG di wilayah Bapak tanpa ada persetujuan atau izin dari Penghageng Panitikismo Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat,” tulis Condrokirono.

Di bagian bawah tertulis tembusan disampaikan kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Penghageng Panitikismo KGPH Hadiwinoto.

Aksi warga Tanjungtirto itu mengundang reaksi RM Triyanto Prastowo Sumarsono. Dia memasalahkan kewenangan warga melakukan pembongkaran paksa. “Apa haknya warga membongkar. Kami sikapi serius masalah ini,” tegas Triyanto.

Purnawirawan anggota Polri ini menilai pembongkaran paksa itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Karena itu, tak tertutup kemungkinan pihaknya melaporkannya ke penegak hukum. “Kami pertimbangkan melapor ke polisi. Ada unsur pidana yang bisa diproses secara hukum,” tegasnya.

Dia juga menengarai aktor yang bermain dengan memobilisasi warga merupakan orang-orang yang sakit hati. Mereka awalnya berhasrat menyewa namun batal karena ada ketidakcocokan soal harga. “Terus melampiaskan dengan memobilisasi warga. Orang-orangnya sudah kami ketahui,” katanya.

Pria yang tinggal di Jalan Magangan Kulon, Kraton ini juga menjelaskan telah melayangkan surat ke bupati, Dandim dan Kapolres Sleman. Lalu camat, Danramil, Kapolsek Berbah hingga kepala Desa Kalitirto. Isinya membantah surat yang dikirimkan Condrokirono. Dia menegaskan, kedudukannya tetap ahli waris dari HB VII.

Terpisah, Penghageng Parentah Hageng Keraton Jogja KPH Yudhahadiningrat menjelaskan, maksud penyebutan Sultan Hamengku Buwono X dan bukan Sultan Hamengku Bawono Ka 10 dalam surat yang diteken Condrokirono. Menurut dia, karena sifat surat itu berhubungan dengan pihak luar, maka penyebutannya tetap Sultan Hamengku Buwono X. Ini sesuai pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.

“Kalau ke internal, memerintahkan abdi dalem dalam rangkaian acara adat penyebutannya barulah Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Jadi harus dapat dibedakan,”katanya. (kus/yog/ong)