RADARJOGJA.CO.ID– Hari Raya Idul Fitri 1438 H masih 20 hari lagi. Nah, untuk kelancaran arus mudik segala persiapan mulai dipersiapkan. Senin (5/6) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIJ melakukan pengecekan kelaikan armada angkutan umum bus yang akan mengangkut para pemudik dari Jogjakarta.

Pengecekan angkutan umum di Terminal Giwangan Jogja melibatkan berbagai instansi terkait. Antara lain, PT Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Badan Narkotika Nasional (BNN) DIJ, dan Dinas Kesehatan.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIJ AKBP Aap Sinwan Yasin mengatakan, pengecekan angkutan umum bus bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran arus mudik lebaran. Pengecekan meliputi kondisi mesin, ban, rem, kaca spion, surat ijin mengemudi (SIM), dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

“Semua komponen bus kami cek terutama rem dan ban. Pengecekan ini untuk memastikan bus laik jalan, laik mengangkut para pemudik,” kata Aap didampingi Humas PT Jasa Raharja Wahyu Agung SE MM kepada wartawan disela-sela pengecekan kondisi angkutan bus di Terminal Giwangan Jogja.

Kondisi kesehatan crew bus tak luput dari pantauan. Secara bertahap, Dinas Kesehatan dan BNN mengecek seluruh kondisi kesehatan sopir dan kernet bus. Apakah ada crew bus yang mengidap penyakit kronis dan terpengaruh atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak?.

“Tadi, setelah dicek kondisi kesehatan sopir baik semua. Jika nanti ditemukan ada sopir yang memiliki riwayat penyakit kronis dan terpengaruh obat-obatan terlarang. Maka, kami akan mengeluarkan surat agar sopir tersebut tidak mengemudikan bus,” terang Aap.

Sebagai bentuk dukungan menyambut arus mudik lebaran, PT Jasa Raharja akan menggelar posko. Posko kesehatan didirikan sebagai langkah antisipasi bila ada sopir atau crew bus yang mendadak sakit dan membutuhkan pertolongan. Selain itu, posko juga dapat diakses oleh masyarakat umum.

“PT Jasa Raharja ikut siap siaga menyiapkan petugas. Jika nanti ada musibah kecelakaan, petugas PT Jasa Raharja akan langsung turun kelapangan untuk memberikan perlindungan asuransi. Sehingga, korban segera mendapatkan perawatan dan tidak lagi memikirkan biaya perawatan rumah sakit,” kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, per Juni 2017, besaran santunan korban kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas naik 100 persen. Kenaikan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.010/2017 dan PMK Nomor 16/PMK.010/2017 yang ditetapkan pada 13 Februari 2017.

Santunan korban meninggal dunia kecelakaan darat dan laut yang semula Rp 25 juta naik menjadi maksimal Rp 50 juta. Kenaikan juga terjadi untuk santunan korban cacat tetap. Santunan cacat tetap kini menjadi maksimal Rp 50 juta yang semula maksimal Rp 25 juta.

Kenaikan santunan juga berlaku untuk biaya perawatan dan pengobatan. Biaya perawatan dan pengobatan yang semula maksimal Rp 10 juta kini naik menjadi maksimal Rp 20 juta. “Pengganti biaya penguburan juga meningkat. Yang tadinya Rp 2 juta naik menjadi Rp 4 juta,” kata Wahyu.

Selain itu, ada kebijakan baru yang sangat menggembirakan yaitu adanya pengganti biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) maksimal Rp 1 juta dan pengganti biaya ambulan sebesar Rp 500 ribu.

“Pengganti P3K dan ambulan ini untuk mencegah fatalitas korban dan menyelamatkan nyawa korban yang kritis,” kata Wahyu. (mar)