RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO– Pemkab Kulonprogo sampai sekarang belum berhasil menyelesaikan penggantian sejumlah tanah kas desa di Kecamatan Temon, Kulonprogo yang digunakan untuk lahan bandara. Beberapa desa di Temon kehilangan tanah kas desa. Terbanyak terjadi di Desa Palihan.

“Tanah yang dipakai bukan hanya kas desa. Tapi juga pelungguh perangkat desa. Jadi Pemerintah Desa Palihan tak lagi punya tanah desa,|” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kulonprogo Triyono kemarin (4/6).

Menyikapi itu, beberapa waktu lalu pemkab telah mengajukan surat ke gubernur. Untuk meminta izin penggantian tanah kas Desa Palihan dan beberapa desa lainnya. Namun, sampai sekarang rekomendasi gubernur belum turun.

Triyono menyatakan, surat tersebut sekaligus memohon izin menggunakan bunga ganti untung yang diberikan PT Angkasa Pura I untuk membayar gaji perangkat desa. Sebab, sejak November 2016 para pamong Desa Palihan tak lagi menerima pendapatan. Gara-garanya tanah pelungguh mereka ikut dijadikan lahan bandara. “Mudah-mudahan nanti diizinkan,” harapnya.

Diakui, mencari tanah pengganti untuk kas desa bukan hal mudah. Selain harga, juga kesediaan lahannya.

Kepala Desa Palihan Kalisa Paraharyana pernah mengadukan masalah itu ke Komisi A DPRD DIJ. Bersama perangkat desa lainnya, Kalisa menghadapi ketidakpastian atas alih fungsi tanah kas untuk bandara. Tanah pelungguh tidak lagi diizinkan untuk ditanami. Alasannya akan digunakan untuk relokasi warga terdampak bandara. Sedangkan tanah kas desa dipakai lahan bandara. “Penggantinya sampai sekarang belum jelas. Sampai kapan kami harus menunggu juga nggak jelas,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ Sukarman mendesak pemprov segera menuntaskan masalah tersebut. Dia menilai, tidak sepantasnya para perangkat desa harus menunggu tanpa kepastian. “Harus segera dicarikan jalan keluar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ingat, tanah kas desa maupun pelungguh selama ini menjadi sumber pendapatan desa dan perangkatnya,” ucap Sukarman yang juga pernah menjadi kepala desa di Panjatan Kulonprogo.

Sementara itu, saat menerima audiensi wartawan Unit DPRD DIJ, Jumat (2/6), Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo menyatakan, proses pembangunan bandara telah berjalan sesuai relnya. “Masa-masa krusial telah terlewati. Kami akan terus mengawal sesuai kewenangan,” katanya.

Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki menambahkan, berbagai persiapan dilakukan pemkab dalam menyongsong hadirnya bandara baru. Termasuk tenaga sumber daya manusia (SDM). Di antaranya, pemkab memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan serta mengirimkan sejumlah alumni SMA dan SMK ke sekolah penerbang di Curug, Jawa Barat. “Kami tidak ingin ketinggalan dan menjadi penonton,” ujar Langgeng.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulonprogo Sukoco.Sejumlah kerja sama dijalin dengan PT Angkasa Pura I. Termasuk menggandeng BUMD milik pemkab seperti PD Aneka Usaha dan PD Sela Adikarta untuk berpartisipasi dalam pembangunan bandara yang ditarget rampung 2018. (kus/yog/ong)