RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo melarang pegawai menggunakan internet gratis di luar ketugasan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Larangan bermain media sosial atau layanan online berjejaring itu diatur dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Sekda Kulonprogo Astungkoro tertanggal 30 Mei 2017.
SE itu sudah dikeluarkan Selasa (30/5). Selain tidak diperkenankan menggunakan jaringan internet untuk media sosial, ASN diimbau tidak mengakses permainan online, judi online, dan mengunduh file berformat video, dan audio.
“Dilarang menggunakan internet yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan dinas,” kata Sekretaris Diskominfo Kulonprogo Heri Darmawan kemarin (1/6).
Surat edaran yang bersifat imbauan ini juga menyebutkan ASN diminta mengadukan persoalan yang ditemui saat mengakses internet kantor. Pengaduan melalui layanan aduan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).
Selama ini anggaran yang digunakan Pemkab untuk membayar fasilitas jaringan internet 60 Mbps nilainya Rp 660 juta per tahun.
“Dengan imbauan ini, diharapkan muncul efektivitas penggunaan jaringan internet. Pemakaian internet tidak ideal berdampak melambatnya akses internet,” kata Heri.
Pemkab menambah layanan wifi gratis di Alun-alun Wates. Penambahan dilakukan karena informasi menjadi kebutuhan masyarakat. Ada tiga lokasi yang akan dipasang wifi gratis, depan Rumah Dinas Bupati, sekitar Dinas Kesehatan dan air mancur.
“Lokasi tersebut belum terjangkau wifi Pemkab. Jaringan wifi ada di sisi timur alun-alun, dengan kekuatan 0,5 Mbps. Ditargetkan pekan depan pengunjung dapat menikmati jaringan wifi gratis tersebut,” kata Heri.
Jaringan wifi tersebut diatur tidak dapat digunakan mengakses game online dan judi online. “Diharapkan Alun-Alun Wates semakin menarik minat orang untuk datang,” ujar Heri.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan Diskominfo tulang punggung Pemkab dalam bidang teknologi dan informasi. Apalagi sudah berdiri sendiri dan khusus mengurusi bidang komunikasi dan informasi.
“Diskominfo diharap bisa memberi layanan komunikasi informasi. Terkait kebijakan pemkab kepada publik. Sehingga bisa tersalurkan dan direspons baik oleh masyarakat,” kata Hasto. (tom/iwa/ong)