RADARJOGJA.CO.ID – Realisasi pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kulonprogo masuk masa persiapan. Ruas jalan 19,35 kilometer dari Congot di Kecamatan Temon hingga Ngremang di Kecamatan Galur mulai dikerjakan. Pekerjaan akan mengembangkan jalur yang sudah ada. Yakni melebarkan jalur Jalan Daendels yang membentang di tujuh desa di wilayah pesisir Kulonprogo.

Dua lajur jalan yang ada akan dilebarkan menjadi empat lajur selebar 14 meter. Pekerjaan ditangai Kementerian Pekerjaan Umum. Pengadaan lahan dilakukan Pemprov DIJ. Saat ini sudah masuk sosialisasi pembebasan lahan. Terutama kepada warga yang memiliki tanah di pinggiran jalur jalan.

“Tahap awal mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyampaian hasil. Kemungkinan pengerjaan fisiknya baru dimulai akhir 2018,” kata Tim Pengadaan Lahan JJLS DPUP ESDM DIJ Widarto usai sosialisasi di Balai Desa Palihan, Temon, Senin (8/5).

Panjang JJLS di Kulonprogo mencapai 23 kilometer. Rinciannya, 3,8 kilometer di wilayah Galur sudah dibebaskan. Meliputi Desa Karangsewu hingga Desa Banaran yang sudah mulai tahap pengerjaan fisik. Jalur itu akan menghubungkan Kulonprogo-Bantul melalui Jembatan Srandakan 3.

Dampak pembangunan jalur Congot-BugelNgremang akan memakan ribuan bidang lahan yang memiliki lebar bidang 30 meter. Mencakup badan jalan, devider, bahu jalan, saluran drainase, dan lainnya. Berapa luas lahan milik warga yang akan terdampak dan dibebaskan? Masih dipetakan.

“Sebab sejumlah proses masih perlu dilewati dalam tahap persiapan pengadaan lahan. Nantinya akan dieksekusi Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Widarto.

Pengukuran lahan awal, formulasi kebutuhan lahan, dokumen perencanaan, penentuan koordinat dan kesesuaian tata ruang, ditentukan Izin penetapan Lokasi (IPL) oleh Gubernur DIJ. Tahun 2017, anggaran hanya untuk tahap persiapan hingga turunnya IPL gubernur.

“Untuk penggantian lahan itu tahun depan. Saat ini kami hanya mengurus administrasi. Pekerjaan fisik juga kemungkinan tahun depan. Namun IPL diharapkan bisa diterbitkan tahun ini,” kata Widarto.

Sepanjang jalur Congot-Ngremang ini sebagian lajur juga sudah tercakup sebagai kawasan yang masuk ke dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara. Belum ada pembicaraan lanjutan oleh pemerintah mengenai konsep pengembangan jalur JJLS di lokasi tersebut.

“Kami saat ini hanya berfokus kepada jalur jalan di luar IPL bandara,” kata Widarto.

Kasi Pemerintahan Desa Palihan Agus Bintoro mengatakan ada sekitar 80 bidang tanah di Palihan milik masyarakat akan terimbas pengembangan JJLS. Di antaranya wilayah Pedukuhan Palihan 1 dan Palihan 2, serta Kragon 1 dan Kragon 2.

“Namun luasan lahan yang akan dibebaskan mungkin hanya sekitar 1,5 hektare,” kata Agus.

Warga berharap pengadaan lahan dilakukan transparan dan komplet sejak sosialisasi. Apa yang disampaikan harus sesuai kenyataan. Terutama terkait penilaian terhadap nilai aset lahan milik warga. Salah seorang warga Asmono berharap nilai ganti rugi tidak terlalu rendah.

Proses pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan bandara juga bisa jadi patokan penentuan harga.

“Tanah untuk bandara itu per meter ganti ruginya lebih dari Rp 2 juta. Untuk proyek jalan ini juga diharapkan nilainya tidak jauh dari itu,” harap Asmono. (tom/iwa/mar)