RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Pekerja perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki di perusahaan maupun industri. Karena itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ Andung Prihadi tak henti-hentinya mengingatkan para pemberi kerja (pengusaha) mengenai hal tersebut.

Aturan tanpa diskriminasi harus diterapkan di perusahaan manapun. Terlebih, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas mengenai hak dan fasilitas pekerja perempuan. Misalnya, cuti hamil, melahirkan, hingga cuti keguguran serta hak mendapat fasilitas ruang laktasi di tempat kerja. “Hak-hak pekerja perempuan memang beda dengan laki-laki. Tapi mereka (perempuan) tak boleh didiskriminasikan,” tuturnya kemarin (20/4).

Hak-hak pekerja perempuan dipertegas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1989. Regulasi tersebut mengatur larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja perempuan dengan alasan menikah, hamil, atau melahirkan.

Andung mengaku, sejauh ini belum pernah ada laporan diskriminasi bagi pekerja perempuan. Kendati demikian, dia tak percaya begitu saja. Mengingat jumlah perusahaan di DIJ mencapai ribuan. “Kami rutin turun ke lapangan untuk mencari kemungkinan adanya temuan langsung,” katanya.

Lebih dari itu, Andung mewanti-wanti para pengusaha untuk tidak menghambat karir perempuan. Meski berbeda gender bukan berarti perempuan tak layak promosi untuk naik pangkat atau jabatan tertentu.

Mengenai jumlah tenaga kerja perempuan di DIJ, Andung berdalih tak punya data pasti. Dia malah mendasarkan pada data hasil sensus angkatan kerja oleh Badan Pusat Statistik 2016. Meski selisihnya tak besar, jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Namun, Andung tetap tak bisa menyebut angka riilnya. “Namun jika dilihat dari angka partisipasi tenaga kerja, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Tapi hal ini tak bisa dikatakan ada diskriminasi,” ucapnya.

Ikhwal banyaknya jumlah pekerja perempuan, Andung menduga karena DIJ menjadi daerah tujuan wisata dan pendidikan, sehingga muncul banyak perusahaan industri. Seperti pabrik pelintingan rokok.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Arianto Wibowo menambahkan, saat ini masih banyak perusahaan yang belum memberikan hak-hak pekerja perempuan secara optimal. Misalnya, penyediaan ruang laktasi. “Jumlahnya berapa belum pasti. Tapi sudah ada yang menyediakan ruang menyusui meski bukan berupa ruang khusus laktasi,” katanya.(dya/yog/ong)