RADARJOGJA.CO.ID – Persoalan yang dialami penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Triharjo kian pelik. Setelah PLN memutus aliran listrik karena menunggak pembayaran, penghuni mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih.

“Listrik diputus dari meteran induk, akibatnya air bersih dari PDAM tidak bisa dipompa ke atas tower. Sejak diputus air tidak bisa naik,” kata salah satu penghuni Rusunawa Triharjo Rudy kemarin.

Memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi dan memasak, Rudy mengambil dari bawah menggunakan ember dibawa naik ke lantai tiga. Akhirnya dia memilih mengungsikan anak dan istrinya ke rumah orangtuanya di Kokap.

“Kalau harus ngangsu jelas repot. Tiga lantai itu sulit,” ungkap Rudy.

Pengelola sementara Rusunawa Sutarto mengatakan memang belum ada kepastian kapan listrik akan dibayar dan dinyalakan. Permasalahan tersebut sudah dilaporkan kepada DPUPKP dan sudah dilakukan pengecekan.

“Hanya saja belum ada kabar, kapan listrik akan disambung lagi,” kata Sutarto.

Menurutnya, sejak listrik diputus berdampak pada kebutuhan air bersih bagi penghuni Rusunawa. Sebagian memilih mandi di bawah karena sulit kalau harus membawa naik ke lantai atas.

“Namun untuk kebutuhan di dalam kamar, terpaksa harus membawa naik dengan ember. Kalau tidak ada listrik, airnya memang tidak bisa dipompa ke atas,” ujar Sutarto.

Pasca listrik diputus, DPUPKP memang telah meminjamkan sebuah genset sebagai sumber penerangan. Namun kapasitas genset terbatas, untuk peneranganpun hanya cukup dipakai untuk selasar.

“Untuk ditarik ke atas memenuhi kebutuhan kamar tidak kuat. Itupun warga harus patungan membeli bensin untuk menghidupkan genset,” kata Sutarto.

Bahan bakar genset dalam sehari membutuhkan 15 liter. Sehingga setiap penghuni iuran Rp 3.000. Jumlah kamar di Rusunawa ada 198 kamar, sementara yang terisi hanya 60 kamar. Itupun yang aktif dan tinggal di rusunawa hanya sekitar 45 kamar saja.

Kabid Perumahan dan Pemukimamn DPUPKP, Suparno menyatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PLN untuk mencari solusi terbaik. Untuk membayar akan diupayakan melalui perubahan APBD 2017. Usulan di APBD murni tidak lolos dan dicoret tim anggaran.

Dalam koordinasi ini juga ada wacana untuk menurunkan kapasitas tower yang tersedia saat ini terpasang 147 ribu kilovolt ampere di setiap gedung. “Trafo ini membutuhkan biaya Rp 10 juta, sehingga dalam satu bulan butuh Rp 20 juta. Kami masih koordinasi dengan BPKAD dan PLN bagaimana terbaiknya,” kata Suparno.

Rusunawa memang masih menjadi aset pemerintah pusat dan belum diserahkan ke pemkab. Hal itu menjadikan Pemkab Kulonprogo tidak bisa menganggarkan pemeliharaan. (tom/iwa/mar)