RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA– Kisruh pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI asal Dapil DIJ dari Partai Demokrat Ambar Tjahjono dengan KRMT Roy Suryo Notodiprojo berbuntut ke meja hijau. Ambar Tjahhjono yang populer dengan sebutan Ambar Polah memutuskan mengambil langkah hukum dengan mengugat sejumlah pihak.

Upaya hukum yang ditempuh boleh dibilang berlapis. Ada gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dan PN Sleman.

“Untuk PN Sleman, klien kami menggugat Roy Suryo melakukan perbuatan melawan hukum atas ucapannya di media cetak elektronik dan online secara berulang-ulang, sehingga terkesan mengarahkan dan membentuk opini publik,” ucap kuasa hukum Ambar Tjahjono, M. Irsyad Thamrin SH kemarin (29/3).

Irsyad mengatakan, sejak Ambar terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2014, Roy Suryo terus mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan kliennya. Di antaranya, Roy Suryo menuduh Ambar bertindak curang dalam rekapitulasi pemilihan hingga dilaporkan ke mahkamah partai terkait pelanggaran Pakta Integritas Partai Demokrat.

Akibat perbuatan Roy Suryo itu, kliennya merasa dirugikan secara materiil maupun immaterial. Yakni, tercoreng dan rusaknya nama baik yang berdampak pada kesehatan Ambar. Apa yang telah dilakukan Roy, lanjut Irsyad, tidak mencerminkan seorang politisi yang baik seperti tercantum di Kode Etik Partai Demokrat.

“Perbuatan Roy Suryo merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar asas kepatutan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata,” kata mantan direktur LBH Jogja ini.

Setelah didaftarkan di PN Sleman, sidang perdana gugatan itu dijadwalkan berlangsung hari ini Kamis (30/3) mulai pukul 09.00.

Selain gugatan di PN Sleman, upaya hukum Ambar juga tengah bergulir di PTUN Jakarta. Objek gugatannya adalah surat KPU No. 618/KPU/XI/2016 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrat atas nama Ambar Tjahjono mewakili Dapil DIJ.

“Kami mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan KPU itu,” imbuh Mursupriyani, istri Ambar yang ikut mendampingi.

Sedangkan terhadap keputusan Partai Demokrat, Yani sapaan akrabnya, mengatakan, suaminya mengajukan gugatan melalui PN Jakarta Pusat. Proses PAW itu dinilainya tidak transparan dan akuntabel karena tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ini tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “Sampai saat ini proses peradilan di PTUN dan PN Jakarta Pusat masih berlanjut,” katanya.

Di tempat sama Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat DIJ Mirwan Syamsuddin Syukur merasa kaget dengan PAW Ambar tersebut. Sebab, selama ini Ambar termasuk kader yang berkondite baik. “Tidak punya cacat politik maupun organisasi,” tegas Mirwan.

Karena itu, banyak anggota, kader dan simpatisan Partai Demokrat di DIJ yang mempertanyakan keputusan PAW tersebut. Selama menjadi anggota DPR RI, Ambar terhitung rajin turun ke bawah. “Berbagai program dan kebijakan partai juga dijalankan. Kami bertanya, apa iya kader seperti itu di-PAW,” katanya heran. (kus/yog/ong)