RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Persoalan terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) seolah tak ada habisnya. Sebab, masih banyak TKI yang bekerja secara ilegal atau tidak sesuai prosedur.

Kepala Kanwil Kemenkumham DIJ Dewa Putu Gede menilai angka TKI nonprosedural cukup tinggi. Warga Jogjakarta asli sendiri menurutnya tidak ada kasus. Akan tetapi status Jogjakarta sebagai embarkasi rentan lalu lintas ilegal ini.

“Bilangnya wisata atau umrah, ternyata setelah sampai malah bekerja. Padahal ini berbahaya untuk kelangsungan TKI itu sendiri. Tidak ada perlindungan pasti karena tidak berizin,” ujarnya belum lama ini.

Menurutnya penting untuk dibentuk satgas TKI nonprocedural. Itu untuk memantau secara detail. Terlebih Jogjakarta menjadi perlintasan baik mengurus paspor maupun keberangkatan. Menurutnya, pencegahan ini lebih baik daripada warga negara Indonesia mendapat masalah di negara orang.

Disamping itu, dia juga meminta agar calon tenaga kerja jujur. Artinya tidak memanfaatkan visa wisata maupun ibadah umrah untuk bekerja. Hal ini guna preventif masalah yang akan timbul ke depannya.

“Jangan berbohong karena akan menyusahkan diri sendiri. Lebih baik terbuka dari awal agar proses mengurus maupun kerja lebih nyaman,” ujarnya.

Kabid Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIJ Yani Firdaus memastikan negara hadir untuk rakyat. Sehingga dia meminta warga turut kooperatif mendukung program ini. Tentunya dengan melalui jalur resmi pendaftaran TKI keluar negeri.
Berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, banyak TKI nonprosedural di luar negeri. Paling mencolok adalah kasus TKI di Arab Saudi. Bahkan beberapa tahun lalu para TKI ilegal ini tidak tertampung.

“Kalau legal pasti kami beri perlindungan karena resmi terdata. Sementara yang ilegal seperti di Arab Saudi minta dipulangkan padahal berkas-berkasnya tidak resmi,” katanya. (dwi/ila/ong)