RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Kepala Desa Glagaharjo Suroto belum sepenuhnya setuju pemberlakuan bagi hasil retribusi Kawasan Wisata Kaliadem. Menurutnya pembagian 60-40 persen belum ideal. Alasannya selama ini warga yang mengelola penuh kawasan wisata paska erupsi Merapi 2010.

Suroto berkilah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman belum perlu dikaji. Ganjalan ini karena porsi bagi hasil untuk Pemkab Sleman cukup besar, 40 persen. Tetapi dia akan mematuhi jika memang kebijakan terkait kepentingan warga. “Kok tiba-tiba setelah besar, pemkab datang meminta pembagian retribusi. Itu kan lucu. Tapi ya sudah, karena ini demi warga, pemdes akan mengikuti aturan itu,” ujarnya kemarin (24/3).

Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih menegaskan kebijakan tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Kesepakatan itu lahir antara Pemkab Sleman dengan tiga Pemerintah Desa Umbulharjo, Kepuharjo, dan Glagaharjo.

Salah satu poin perda tersebut adalah sistem bagi hasil retribusi. Sebesar 60 persen untuk Pemdes dan 40 untuk Pemkab Sleman. Sementara besaran retribusi kawasan wisata Kaliadem sebesar Rp 3.000. “Dalam ranah ini sangat rentan retribusi liar. Kami hanya memayungi agar retribusi yang dilakukan warga legal secara hukum. Sebelum terbitnya perda ini tidak ada aturan baku terkait penarikan retribusi di kawasan tersebut,” jelasnya menanggapi penilaian Suroto.

Terkait pengelolaan pihaknya tetap beracuan pada Perda retribusi masuk Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). Dispar juga akan mengawal pengembangan potensi wisata berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kabupaten (RIPK). Poin utama adalah pengembangan wisata berbasis wisata alam.

Berdasarkan RIPK, kawasan wisata Pakem, Cangkringan dan sekitarnya mendukung ODTW lereng Merapi. Konsep keterlibatan warga sangat dibutuhkan. Terutama yang memiliki kapasitas dalam meningkatkan potensi wisata lereng Merapi. “Wisata alam pertimbangan utamanya adalah keamanan wisatawannya. Selain itu potensi alam juga akan disandingkan dengan potensi kearifan lokal, seperti kelompok seni di masing-masing desa,” ujarnya.

Nota kesepahaman ini baru berlaku 1 April hingga 31 Desember 2017. Awalnya Pemkab Sleman memang memasrahkan sepenuhnya pengelolaan kepada warga. Hal ini guna mendukung bangkitnya perekonomian di kawasan terdampak erupsi Merapi 2010.

Perubahan retribusi tidak hanya untuk tiket masuk, tetapi juga untuk tarif parkir. Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto menyambut positif. Dirinya telah melakukan sosialisasi kepada warga desanya. “Pemdes mendapatkan pemasukan dari tarif parkir sebesar 80 persen,” ujarnya.

Kepala Desa Umbulharjo Suyatmi akan menindaklanjuti kesepakatan melalui Peraturan Desa (Perdes). Sehingga penerapan nota kesepahaman dapat dijalankan seusai amanat. Selain itu juga wujud sosialisasi kepada warganya. “Akan kami buat secepatnya. Rencana juga akan ada pertemuan antara warga dengan Pemkab Sleman, rencananya Senin (27/3). Bersama warga Kepuharjo dan Glagaharjo juga,” jelasnya. (dwi/din/ong)