RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN- Sejumlah pimpinan dan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggalang konsolidasi di Jogja.

Mereka mematangkan ren-cana meneruskan gugatan ter-hadap Presiden RI Joko Widodo yang tidak menonaktifkan Gu-bernur DKI Jakarta Basuki Tja-haya Purnama alias Ahok ka-rena berstatus terdakwa dalam perkara penistaan agama.

Konsolidasi itu kemudian di-lanjutkan dengan mengadakan konsultasi dengan Ketua Mah-kamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 Mahfud MD.

Ketua Umum DPP Parmusi Osamah Hisyam didampingi Ke-tua DPW PPP DIJ HM Syukri Fadholi dan beberapa fungsio-naris Parmusi secara khusus ber-silaturahmi ke kediaman Mahfud di Sambilegi, Depok, Sleman.

“Pak Mahfud menyatakan lang-kah hukum kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah benar. Itu sesuai dengan koridor hukum,” ucap Osamah dalam keterangan pers di bilangan Jalan Magelang kemarin (25/3).

Dalam proses gugatan itu, Par-musi pada 7 Maret 2017 telah menyurati Jokowi. Sesuai aturan, Presiden punya waktu 10 hari menjawab surat tersebut. Namun hingga sekarang, Jokowi tak kunjung memberikan respons.

Kini dipastikan perkara tersebut bergulir di meja hijau. Men-ghadapi gugatan itu, Presiden menunjuk jaksa dari Kejagung sebagai jaksa pengacara negara (JPN) sebagai kuasa hukumnya.

Osamah mengingatkan dasar gugatannya adalah pasal 83 UU No. 23 /2014 tentang Pemerinta-han Daerah. Kepala daerah yang berstatus terdakwa dan perkara-nya teregister di pengadilan harus dinonaktifkan. “Kami minta se-belum 19 April 2017, Presiden melaksanakan amanat undang-undang dan memenuhi sumpah serta janjinya,” ingatnya.

Syukri menambahkan sebagai kepala negara dan kepala pemerin-tahan, Jokowi harus menjadi te-ladan. Termasuk dalam menghor-mati hukum. Karena itu, Syukri ingin agar Presiden bertindak konsisten. “Presiden harus istiqo-mah menjalankan amanat. Jalan penegakan hukum secara kon-sisten dan jangan tebang pilih,” desaknya. (kus/din/ong)