RADARJOGJA.CO.ID Pemkab Kulonprogo meyakini masalah pengadaan lahan jalur kereta api (KA) Bandara di Kecamatan Temon tidak akan menghambat proses pembangunan bandara dan akan selesai pada waktunya. Pemkab tidak khawatir dengan perbedaan sikap atau penilaian antara PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura I (AP I), apalagi keduanya adalah perusahaan milik pemerintah.

Kepala Daop VI PT KAI Jogjakarta Hendy Helmy menyatakan bahwa pembebasan tanah untuk jalur kereta dari Stasiun Kedundang menuju bandara baru di Temon menjadi tugas AP I. Sebaliknya, Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara Baru AP I Sujiastono menyatakan pengadaan tanah menjadi tanggung jawab dari PT KAI.

“Kementerian Perhubungan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu merupakan perusahaan pemerintah. Pemerintah Pusat tentu akan menyelesaikan itu (pengadaan tanah jalur kereta). Artinya permasalahan ini akan diselesaikan bersama dan menjadi urusan keduanya,” kata Sekda Kulonprogo Astungkoro.

Pengadaan tanah untuk jalur kereta bandara ini juga menjadi salah satu proses mengintegrasikan moda transportasi udara (pesawat) dan transportasi darat (kereta api). Dimana konsep bandara internasional yang akan dibangun di Temon juga sudah membahas permasalahan itu. Yakni bandara yang teritegrasi dengan moda transportasi kereta api.

“Seperti di Kualanamu Medan dan Soekarno Hatta Jakarta. Jadi soal saling lempar tanggung jawab tidak akan menghambat proses pembangunan. Semuanya dipastikan akan selesai sesuai jadwal dan perencanaan yang ada. Tugas kami (Pemkab Kulonprogo) memfasiltasi, seperti halnya pengadaan tanah bandara, kita juga menjadi fasilitator proses penerbitan IPL, sosialisasi hingga musyawarah dengan warga terdampak,” ujar Astungkoro.

Kendati demikian, Astungkoro mengakui persoalan jalur kereta api bandara memang belum selesai. Namun kedua perusahaan pemerintah ini sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan berkoordinasi terkait persoalan tersebut. Hasil sementara, jalur kereta lebih efektif dibuat dari Stasiun Kedundang-Bandara dan tembus Stasiun Wojo.

“Saya meyakini proses pembangunannya tidak akan serumit seperti yang dipersoalkan sekarang. Begitu pengadaan lahan selesai, jalur kereta selebar 30 meter akan langsung dibangun PT KAI. Semua kendali ada di Setwapres,” ujar Astungkoro.

Dia menegaskan, terkait kabar adanya investor yang sudah menanamkan investasinya hingga puluhan miliar di areal sekitar bandara, itu tidak benar. Sejauh ini belum ada investor melakukan pembelian lahan di sekitar bandara. Masyarakat diimbau tidak resah, dan tidak menanggapi isu tersebut berlebihan.

“Bisa dicek di BPMPT atau Kantor Pajak, belum ada investor masuk membeli lahan di sekitar bandara,” kata Astungkoro.

Terkait desain bangunan bandara, sejauh ini juga masih tahap finalisasi. Draf beberapa kali telah dipresentasikan namun masih ada revisi serta perbaikan. Desain bangunan bandara mengakomodir masukan dari sejumlah tokoh budayawan di Jogja.

Salah seorang budayawan Kulonprogo Umar Sanusi mengharapkan bangunan bandara tetap mengedepankan nilai budaya Jogja. Bangunan, ornamen dan pernik-pernik bandara harus mencerminkan Keistimewaan Jogjakarta. Dalam hal ini tentu harus mengakomodir dwi tunggal (Keraton Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman).

“Masukan budayawan juga sudah diakomodir untuk konsep awal penyusunan desain bandara. Salah satunya tersimak dalam presentasi tim dengan budayawan di Aula SMK 2 Pengasih akhir pekan lalu. Yang jelas nilai budaya yang adiluhung harus menjiwai bangunan fisik bandara di Temon,” ungkap Umar Sanusi. (tom/iwa/mar)