RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Pengajuan minderheidsnota atau nota keberatan dipilih oleh anggota DPD RI asal DIJ Afnan Hadikusumo terkait peraturan Tata Tertib DPD RI yang akan diparipurnakan Senin (3/4). Pengajuan minderheidsnota karena tidak sepakat dengan aturan pemberlakuan surut atau retroaktif.

Menurut Afnan, asas retroaktif bertentangan dengan substansi konstitusi seperti diatur Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945. Dalam sistem hierarki perundang-undangan, norma undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi.

“Saya menyoroti pemberlakuan surut tatib barunya bukan pemberlakuan masa jabatan pimpinan yang 2,5 tahun, karena kalau berlaku surut berarti apa yang sudah sulit dikerjakan tak diakui karena perubahan tatib,” ujar Afnan dalam jumpa pers di Kantor DPD RI DIJ, kemarin (23/3).

Hal itu pula yang membuatnya memilih mengajukan minderheidsnota. Meski baru dirinya sendiri yang mengajukan, Afnan mengklaim ada 12 anggota DPD RI lainnya yang melalui komunikasi WhatsApp menyatakan dukungannya.

Minderheidsnota secara pribadi sebagai pertanggungjawaban saya pada masyarakat yang memilih saya menjadi wakil, karena tak sesuai dengan UUD 1945,” jelasnya.

Dengan pengajuan minderhotnota, jelas Afnan, membuat segala keputusan yang diambil dalam rapur 3 April 207 nanti tidak berlaku baginya. Minderhotnota sendiri baru akan diajukannya pada rapur DPD RI itu.

Senator asal DIJ ini beranggapan jika aturan yang menabrak UUD 1945 itu terus disahkan akan membuat kepercayaan masyarakat pada lembaga DPD menurun. Selain itu dikhawatirkan juga akan menjadi yurispundensi bagi lembaga lain untuk menabrak aturan.

“Asas retroaktif hanya dikenal dalam terorisme dan pelanggaran HAM berat, jika dilanjut khawatirnya menciptakan ketidakpercayaan pada DPD,” ungkapnya.

Anggota DPD RI asal DIJ lainnya Cholid Mahmud menilai, hal yang terjadi dalam pembahasan tatib DPD RI itu merupakan bagian dari dinamika politik, efek dari sistem politik yang tidak sehat. “Saya juga tidak setuju dengan tatib, tapi tidak mengajukan minderhotnota,” ujarnya.

Menurut Cholid, saat ini yang terjadi dalam pengambilan keputusan bukan berdasarkan benar dan salah, tapi kalah dan menang. “Konsekuensinya pada ketidakpastian hukum, dalam politik, politik memang bisa di atas hokum,” tambahnya. (pra/laz/ong)