RADARJOGJA.CO.ID – Sengketa informasi paling banyak adalah masalah pertanahan. Hampir semuanya ada di tingkat desa. Hal itu yang menjadi alasan kenapa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) penting dibentuk di tingkat desa sebagai badan publik.

“Di Kulonprogo, desa yang sudah membentuk PPID adalah Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah,” kata Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kulonprogo Heri Widada.

Sebelumnya aparat desa dan tokoh masyarakat di Bumirejo sudah mengikuti pelatihan dalam pengelolaan website desa. Diharapkan desa-desa lain mengikuti dengan membentuk PPID Desa

“Layanan informasi PPID Desa Bumirejo baru satu-satunya di DIJ. Semoga menginspirasi desa-desa lainnya,” kata Ketua Komisi Informasi (KI) DIJ Hazwan Iskandar usai meresmikan layanan informasi PPID Desa Bumirejo (21/3).

KI DIJ telah menyidangkan 17 sengketa informasi. Terbanyak terkait masalah pertanahan.

“Menurut UU 14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apa yang dilakukan Desa Bumirejo pantas diapresiasi dan dicontoh. PPID dituntut mampu memahami dan berpegang dengan aturan terkait informasi,” ujarnya. (tom/iwa/mar)