RADARJOGJA.CO.IDSmart city menjadi pilihan konsep terkini yang digadang-gadang mayoritas pemerinta daerah. Tak terkecuali Pemkab Bantul. Bahkan, pemkab menjadikan konsep yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini sebagai salah satu program prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Sekretaris Daerah Bantul Riyantono menegaskan, mengikuti perkembangan teknologi sebagai keniscayaan. Toh, ada banyak keuntungan yang diperoleh. Termasuk di antaranya menerapkan konsep smart city dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.

“Lebih efisien yang jelas,” kata Toni, sapaannya, usai menghadiri Musrenbang tingkat kabupaten di Kompleks Parasamya, Selasa (21/3).

Pernyataan Toni ini cukup beralasan. Bagaimana tidak, seluk-beluk dalam penyelenggaraan roda pemerintahan bisa memanfaatkan smart city. Menurutnya, konsep smart city berbasis digital.

Berbagai dokumen, termasuk di antaranya rangkuman usulan masyarakat yang terangkum dalam Musrenbang bisa diakses melalui smartphone. Atau bisa disimpan melalui flashdisk. Sehingga stakeholder yang ingin melihat cukup mencolokkannya ke laptop atau smartphone.

“Nanti nggak perlu bawa fotokopi dokumen setebal ini. Sekarang fotokopi setebal itu biayanya berapa,” ucap Toni setengah bertanya sembari mengilustrasikan dengan menunjuk dokumen Musrenbang yang dibawanya.

Ada satu lagi keunggulan konsep smart city yang muncul dalam forum Musrenbang. Menurut Toni, pemkab dapat menciptakan e-lapor. Melalui program yang didesain aplikasi di Android ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai uneg-uneg perihal pelayanan.

Bahkan, masyarakat juga bisa langsung menyampaikan adanya berbagai kerusakan infrastruktur kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Biar SKPD terkait langsung ngecek,” ujarnya.

Toni melihat penerapan smart city tidak begitu sulit. Toh, sebagian besar SKPD telah memiliki sistem informasi manajemen (SIM). Walaupun seluruh SIM ini belum terintegrasi dalam satu database.

Karena itu, pemkab bakal menganggarkan pengadaan perangkat lunak yang berfungsi sebagai jaringan integrasi seluruh SIM pada APBD 2018. Agar seluruh SIM SKPD terkoneksi satu sama lain.”Untuk permulaan kami anggarkan sekitar Rp 2 hingga 3 miliar,” sebutnya.

Bagi Toni, anggaran ini tidak seberapa. Sebab, manfaat smart city jauh lebih besar. “Kota Bandung untuk smart city anggarkan Rp 32 miliar hingga Rp 50 miliar,” bebernya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul Isa Budi Hartomo mengapresiasi rencana penerapan smart city. Bagi Isa, berbagai kelebihan smart city dapat dimanfaatkan setiap SKPD. Sesuai dengan programnya.

Di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, misalnya, bakal dimanfaatkan untuk publikasi tata ruang berikut peruntukkannya. Cukup dengan masuk dalam aplikasi khusus, setiap warga dapat mengetahui seluk-beluk properti di Bumi Projo Tamansari.

“Kalau mau beli tanah langsung bisa tahu lokasinya di area apa. Lalu, NJOP-nya berapa. Komplet,” tambahnya. (zam/mar)