Perjanjian Giyanti dan Pembagian Bumi Mataram (7)

Oleh: Kusno S Utomo

Kekeliruan penulisan sejarah soal Perjanjian Giyanti terus saja terulang. Begitu kritik pemerhati budaya yang juga mantan Ketua Dewan Kebudayaan DIJ Yuwono Sri Suwito saat mengupas kilas balik peristiwa Palihan Negari tersebut.

Yuwono mengungkapkan, kekeliruan itu seperti penulisan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penulis atau buku-buku kerap menulis pelaku yang meneken dokumen perjanjian adalah Susuhunan Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

“Ini memang yang kerap kali salah. Perjanjian Giyanti itu tidak dilaksanakan Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi. Tapi, antara Pangeran Mangkubumi dengan VOC,” kupas Yuwono saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Peringatan Perjuangan Pangeran Mangkubumi” yang diselenggarakan di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri, Universitas Gadjah Mada, 12 Februari 2013.

Pertemuan Paku Buwono III dengan Pangeran Mangkubumi baru terlaksana dua hari kemudian di Lebak Jatisari pada 15 Februari 1755. Menurut Yuwono, ada enam orang di pihak Pangeran Mangkubumi yang turut meneken perjanjian.
Mereka adalah Pangeran Harya Hamangkunagara Mataram, Pangeran Ngabehi Lering Pasar, Pangeran Natakusuma, Pangeran Harya Pakuningrat, Adipati Danureja, dan Raden Tumenggung Rangga Prawiradirja. Sedangkan dari VOC diwakili Gubernur Jawa Utara Nicolaas Hartingh, W. van Ossenberch, JJ Steenmulder dan W. Fockens.

Teks Perjanjian Giyanti juga memuat kekeliruan penulisan nama Pangeran Mangkubumi. Tertulis nama Kanjeng Sultan Paku Buwono ing Ngalaga. Seharusnya sesuai sebutannya Mangkubumi bergelar Kanjeng Sultan Hamengku Buwono ing Ngalaga.
Selain memuat kekeliruan penulisan, isi Perjanjian Giyanti juga menyisakan kekecewaan bagi Sang Pangeran. Terutama menyangkut pembagian wilayah antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta.

Mangkubumi merasa pembagian wilayah itu tak adil. Untuk pembagian nagaragung, baik susuhunan maupun sultan mendapatkan daerah yang sama luasnya sebesar 53.100 karya. Namun untuk mancanagara tidak demikian. Susuhunan di mancanagara memperoleh daerah seluas 32.350 karya, sedangkan sultan mendapatkan daerah seluas 33.950 karya. Dengan demikian, daerah mancanagara yang diperoleh sultan lebih luas 1.600 karya dibandingkan yang didapat susuhunan.

Kelebihan itu oleh susuhunan tidak dipersoalkan dan dipandang sebagai pengganti rasa kecewa sultan yang hanya mendapatkan daerah di mancanagara wetan (timur) dan sama sekali tidak mendapatkan daerah di mancanagara kulon (barat).

Padahal daerah mancanagara kulon sekarang ini dapat disamakan dengan Karesidenan Banyumas, tempat asal patih sultan, yaitu Raden Adipati Danureja I, yang sebelumnya menjabat bupati Banyumas. Itulah yang menyebabkan sultan merasa kecewa dan menganggap pembagian kerajaan ini tidak adil.

Kekecewaan sultan itu dapat dipahami bila dikembalikan pada konteks sistem pengaturan administrasi wilayah Kerajaan Jawa yang bersifat konsentris dan berdasarkan konsep mancapat-mancalima.

Berdasarkan konsep itu, kuthagara atau keraton harus menjadi pusat yang dikelilingi daerah-daerah kekuasaan di empat penjuru angin. Wilayah nagaragung merupakan daerah inti Kerajaan Mataram dibagi menjadi delapan daerah yang sedapat mungkin letaknya mengikuti arah mata angin.

Demikian juga wilayah mancanagara, berusaha dibagi sesuai konsep mancapat-mancalima. Dengan membaginya menjadi mancanagara wetan (timur) dan mancanagara kulon (barat).

Sebenarnya, wilayah mancanagara wetan dan mancanagara kulon masih punya pasangan, yakni wilayah pasisiran yang juga dibagi dua, pasisiran wetan (Pantai Utara Jawa sebelah timur) dan pasisiran kulon (Pantai Utara Jawa sebelah barat).
Bila kedua daerah itu (mancanagara dan pesisiran) digabung maka akan membentuk pola empat penjuru mata angin sehingga sesuai dengan konsep mancapat-mancalima.

Merujuk pandangan semacam itu, wajar Pangeran Mangkubumi merasa kecewa dengan tidak didapatkannya daerah mancagara kulon. Kekecewaan itu dapat dilihat dari kebijakan sultan yang kemudian menjadikan daerah Rema, sebuah daerah yang sebenarnya masuk wilayah nagaragung untuk dijadikan wilayah mancanagara kulon kerajaannya.

Wilayah mancanagara Sultan Hamengku Buwono I hanya terpusat di mancanagara wetan atau timur. Di Karesidenan Madiun terdiri Madiun asli, Magetan, dan Caruban, serta separo Pacitan.

Sedangkan di Karesidenan Kediri mendapatkan Kertasana, Kalangbret, dan Ngrawa atau Tulungagung. Sultan juga berkuasa atas Japan atau Mojokerto (termasuk wilayah Karesidenan Surabaya), Jipang atau Bojonegoro (Karesidenan Rembang) dan beberapa daerah Karesidenan Semarang seperti Grobogan, Teras Karas, Sela, Warung, atau Kuwu-Wisasari.

Susuhunan Paku Buwono III di samping tetap berkuasa atas seluruh daerah mancanagara kulon, masih mendapatkan beberapa daerah di mancanagara wetan.

Daerah-daerah di bawah kekuasaan susuhunan di Karesidenan Madiun mendapatkan Ponorogo, Jogorogo, dan separo Pacitan. Adapun di Karesidenan Kediri susuhunan memperoleh daerah Kediri asli, Lodaya, Srengat, Blitar, dan Pace atau Nganjuk.

Susuhunan juga menguasai atas daerah Wirasaba atau Majaagung di Karesidenan Surabaya dan Blora yang masuk Karesidenan Rembang. (yog/ong)