RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Tinggal ditandatangani sebagai pengesahan bersama Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Menara Telekomunikasi (Mentel) akhirnya disepakati ditunda. Penundaan ini menunggu penertiban menara telekomunikasi atau tower tak berizin terlebih dahulu.

Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja yang kemarin (20/3) dijadwalkan pukul 10.00, molor hingga 1,5 jam karena adanya rapat pimpinan bersama ketua fraksi. Saatmembuka Rapur, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko menyampaikan hasil Rapim yang menyepakati supaya pengesahan Rapreda Mentel ditunda. Tapi saat akan diberitahukan, Ketua Pansus Reperda Mentel Agung Damar Kusumandaru (ADK) malah tidak hadir.

“Semua fraksi menyepakati belum bisa melakukan pendatanganan raperda menara telekomunikasi. Harus ada aksi penurunan dulu terhadap menara-menara telekomunikasi yang tak berizin,” ujar Koko.

Ketika ditemui seusai Rapur, Koko mengatakan alasan penundaan itu awalnya karena fraksinya, FPDIP menghendaki ada sikap tegas Pemkot Joga terhadap keberadaan tower ilegal yang saat ini masih berdiri. “Aksi pemkot itu seperti apa, jangan sampai perda sudah disahkan tapi digunakan untuk mensiasati aturan,” jelasnya.

Mensiasati aturan yang dimaksudnya adalah, aturan turunan Perda yaitu Peraturan Wali Kota Jogja yang dikhawatirkan memfasilitasi keberadaan tower ilegal. Koko memberikan contoh seperti Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanReklame. Setelah Perda disahkan keberadaan papan reklame yang berada di lokasi yang tidak diperbolehkan masih berdiri hingga saat ini. “Ya, kita belajar dari Perda Reklame itu,” tuturnya.

Dalam lampiran draf Raperda Mentel tercatat ada 222 titik tower yang sudah berdiri di Kota Jogja. Tapi Koko mengaku tidak dapat memastikan jumlah menara telekomunikasi yang diduga ilegal itu. Dari sekian banyak tower ilegal di Kota Jogja, ia menyebut baru satu yang diturunkan, yaitu yang berada di depan kantor DPRD Kota Jogja. Untuk penertiban, jelasnya, merupakan kewenangan Satpol PP Kota Jogja. “Bidang dan anggaran Satpol PP sudah ditambah. Jadi jangan beralasan keterbatasan personel,” ungkapnya.

Terpisah, ADK ketika dihubungi mempersilakan penertiban tower ilegal yang dinilainya menjadi kewenangan Pemkot Jogja, sedang pansus sebatas membuat regulasi. Ia menambahkan dulu saatdiundang rapat pimpinan, pimwan akan terlibat dalam pembahasan menara telekomunikasi. “Kalau sekarang maunya nebas, ya silakan,” tuturnya.

Sementara itu Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo mengaku malah baru mengetahui satu tower ilegal yang dirobohkan. Untuk hal itu pihakya akan melakukan komunikasi dengan SKPD terkait, termasuk mengetahui titik lokasi tower ilegal di Kota Jogja. Hingga saat ini dia juga mengaku belum ada kajian yang sampai di mejanya. “Yang pasti kami tidak pilih kasih, nanti dikomunikasikan lagi,” ujarnya.

Sedangkan Komandan Satpol PP Kota Jogja Nurwidihartana mengatakan, persoalan telekomunikasi adalah prsoalan terkait fasilitas masyarakat dan vital. Hal itu tidak bisa hanya dilimpahkan ke Satpol PP saja, tapi harus ada tim bersama Pemkot Jogja.

“Ya nanti kita lihat bersama dulu, ada tim yang menilai setelah kita koordinasikan kembali,” katanya. Raperda Mentel merupakan raperda inisiatif DPRD Kota Jogja yang sudah dibahas sejak 2013 silam. (pra/laz/ong)