Perjanjian Giyanti dan Pembagian Bumi Mataram (6)

Oleh: Kusno S Utomo
Wilayah Kerajaan Mataram yang dibagi setelah Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 meliputi daerah negaragung atau negara agung (daerah inti kerajaan, tempat apanage para priyayi dan bangsawan berada) dan daerah mancanegara atau jabarangkah.
Sedangkan kuthagara atau negara tidak ikut dibagi dan tetap berada di bawah kekuasaan Susuhunan Paku Buwono III karena daerah itu hanya meliputi daerah seputar Keraton Surakarta yang dibatasi dengan tembok atau benteng keraton.

Sebelum Giyanti, Mataram masih berkuasa atas sebagai besar Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan. Daerahnya membentang dari timur ke barat dengan batas Gunung Kelud di sebelah timur dan Gunung Slamet di bagian barat.
Batas sebelah utara adalah Pegunungan Kendeng atau pegunungan kapur utara. Pegunungan ini menjadi batas antara Kerajaan Mataram dengan daerah pesisiran yang telah dianeksasi VOC berdasarkan perjanjian-perjanjian para penguasa Mataram sebelumnya.

Untuk nagaragung baik susuhunan maupun sultan mendapatkan daerah yang sama luasnya sebesar 53.100 karya. Tanah nagaragung sebagian besar terdiri atas tanah apanage yang kemudian dibagi desa demi desa atau sekumpulan desa demi sekumpulan desa.

Pembagian daerah nagaragung berjalan rumit karena didasarkan pada pembagian yang rapi dalam kesatuan wilayah yang jelas batas-batasnya. Tapi dari pilihan para priyayi dan bangsawan pemegang apanage yaitu memilih tetap setia pada susuhunan atau sultan.

Cara pembagian itu mengakibatkan daerah susuhunan dan sultan letaknya tumpang caruk atau tumpang paruk alias simpang siur. Bila di nagaragung baik susuhunan maupun sultan mendapatkan daerah yang sama luasnya, maka tidak demikian untuk wilayah mancanagara. Susuhunan mendapatkan seluas 32.350 karya dan sultan seluas 33.950 karya. Dengan demikian, daerah yang diperoleh sultan lebih luas 1.600 karya dibandingkan susuhunan.

Meski mendapatkan daerah mancanagara yang lebih luas, wilayah mancanagara Sultan Mangkubumi hanya terpusat di mancanagara wetan atau timur. Daerah itu meliputi Karesidenan Madiun yang terdiri Madiun asli, Magetan dan Caruban dan separo Pacitan.

Sedangkan di Karesidenan Kediri mendapatkan Kertasana, Kalangbret dan Ngrawa atau Tulungagung. Sultan juga berkuasa atas Japan atau Mojokerto (termasuk wilayah Karesidenan Surabaya), Jipang atau Bojonegoro (Karesidenan Rembang) dan beberapa daerah Karesidenan Semarang seperti Grobogan, Teras Karas, Sela, Warung atau Kuwu-Wisasari.

Susuhunan Paku Buwono III tetap berkuasa atas seluruh daerah mancanagara kulon atau barat (Karesidenan Banyumas) juga masih mendapatkan bebaerapa daerah di mancanagara wetan.

Daerah-daerah itu di Karesidenan Madiun mendapatkan Ponorogo, Jogorogo dan separo Pacitan. Adapun di Karesidenan Kediri memperoleh daerah Kediri asli, Lodaya, Srengat, Blitar dan Pace atau Nganjuk.
Susuhunan juga menguasai atas daerah Wirasaba atau Majaagung (masuk Karesidenan Surabaya), dan Blora (masuk Karesidenan Rembang).

Lahirnya Kadipaten Mangkunegaran lewat Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 atau dua tahun setelah Giyanti bukan hanya mengurangi wilayah Kasunanan Surakarta. Namun makin menambah rumitnya batas-batas wilayah kerajaan.
Daerah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta yang semula sudah simpang siur, dengan adanya Kadipaten Mangkunegaran semakin menjadi tumpang tindih. Ini kerap menimbulkan sengketa wilayah dan perang antardesa.

Menyikapi itu, pepatih dalem Surakarta dan Ngayogyakarta melakukan kesepakatan batas-batas wilayah kedua kerajaan. Kesepakatan dituangkan dalam buku catatan pada 26 September 1757 di Desa Klepu. Dalam catatan tradisional Jawa dikenal dengan sebutan Serat Ebuk Klepu.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dibutuhkan pembukaan lahan-lahan baru oleh rakyat kasunanan maupun kasultanan. Kondisi itu mendorong ditinjaunya Serat Ebuk Klepu karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Buku catatan baru itu disepakati kedua kerajaan pada 3 November 1773 antara Raden Adipati Sasraningrat I, pepatih dalem Susuhunan Surakarta dan Raden Adipati Danureja I, pepatih dalem Sultan Ngayogyakarta.
Kesepakatan ini diperkuat dengan Perjanjian antara Susuhunan Paku Buwono III dan Sultan Hamengku Buwono I pada 20 April 1774.

Salah satunya menyatakan Serat Ebuk Klepu tidak digunakan lagi dan selanjutnya batas wilayah kedua kerajaan mengacu pada buku catatan baru yang terkenal dengan istilah Serat Ebuk Anyar.
Dalam Serat Ebuk Anyar dinyatakan ada penambahan wilayah kasunanan. Bila pada 1755, Kasunanan Surakarta mendapatkan daerah seluas 85.450 karya, maka pada 1774 menjadi seluas 102.310 karya atau ada tambahan seluas 16.860 karya.
Tambahan wilayah kasunanan ini terletak di negaragung seluas 9.670 karya dan mancanagara seluas 7.130 karya. Luas wilayah kekuasaan kasunanan itu tidak berubah hingga bertakhtanya Susuhunan Paku Buwono IV pada 1788 menggantikan ayahnya Susuhunan Paku Buwono III. (bersambung)