Pengangkatan Pejabat dan Sengketa Batas Wilayah

Oleh: Kusno S. Utomo
Mirip terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) di masa sekarang, setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, Sultan Hamengku Buwono I segera melakukan penataan kelembagaan kasultanan.

Struktur lembaga baru tersebut terpisah dari organisasi induknya, Kerajaan Mataram, yang berkedudukan terakhir di Surakarta. Penataan kelembagaan itu diawali dengan peresmian jabatan pepatih dalem atau semacam perdana menteri. Jika di kabupaten, kota, atau provinsi pepatih dalem tersebut setara dengan sekretaris daerah.

Orang yang ditunjuk menjadi pepatih dalem pertama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Raden Tumenggung Yudhanagara. Dia mendapatkan kalenggahan (kedudukan) dengan nama baru Adipati Danureja I.

HB I sengaja menghidupkan kembali nama Danureja untuk jabatan pepatih dalem. Danureja pernah menjadi nama beberapa orang patih di zaman Mataram Kartasura. Termasuk pepatih dalem Susuhunan Hamangkurat IV atau Amangkurat Jawi, ayahanda Mangkubumi.

Pelantikan pepatih dalem itu dilakukan pada Jumat Legi, 1 Jumadilawal Tahun Be 1680 atau 14 Februari 1755. Pengangkatan dilakukan Pangeran Notokusumo yang bertindak atas nama HB I dan disaksikan beberapa pejabat VOC serta utusan Susuhunan Paku Buwono III dari Kasunanan Surakarta.

Tidak diketahui secara jelas lokasi pelantikan Danureja I tersebut. Namun dari berbagai sumber hingga diadakannya pertemuan Lebak Jatisari, Pangeran Mangkubumi bersama kerabat dan para pengikutnya masih tinggal di istana sementara di Giyanti. Baru tujuh bulan kemudian, pada 7 Oktober 1755 HB I pindah dan menetap di Pesanggarahan Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Sebagai pejabat baru Danureja mendapatkan tunjangan jabatan berupa tanah lungguh di sebagian daerah Banyumas yang diminta HB I masuk wilayah kasultanan. Daerah itu meliputi Ngrema 1.000 cacah, Ledok 700 cacah, Kalibeber 300 cacah dan Lurung Tengah 500 cacah. Totalnya lungguh tersebut seluas 2.500 cacah.

Bersamaan dengan itu juga dilantik delapan pejabat lainnya seperti Tumenggung Suryanagara menjadi bupati Miji di Grobogan menggantikan Adipati Puger dengan nama Tumenggung Yudhanagara.

Tumenggung Rangga Prawiradirja diangkat menjadi bupati Nayaka Penumping. Pangeran Pakuningrat menjadi bupati nayaka Lurah Siti Sewu. Pangeran Notokusumo menjadi bupati Nayaka Keparak Tengen yang semula menjadi pepatih dalem dan merangkap patih lebet.

Tumenggung Bahureksa menjadi bupati Nayaka Keparak Kiwa dengan nama Tumenggung Mangunagara. Ngabehi Jayengsari berubah nama menjadi Tumenggung Suranata dengan posisi bupati Nayaka Gedong Kiwa.

Bupati Kliwon Siti Sewu Tumenggung Alap-Alap menjadi Tumenggung Martalaya. Selain itu juga ada pengangkatan pejabat struktural lainnya seperti Bupati Jaksa Ngabehi Ranuwijaya menjadi Tumenggung Cakrawijaya, bupati Kliwon Keparak Kiwa, bupati Kliwon Gedong Kiwa, dan lain-lain.

Pelantikan pejabat baru kasultanan itu berlangsung pada 14 Februari 1755. Sehari kemudian, bertepatan dengan pertemuan di Lebak Jatisari 15 Februari 1755 yang dihadiri Direktur Jawa Utara VOC Nicholas Hartingh, Susuhunan Paku Buwono III, dan Sultan Hamengku Buwono I diadakan tukar menukar abdi dalem kasunanan dan kasultanan.

Dari Susuhunan diberikan Tumenggung Puspanagara, Tumenggung Sasraningrat, Tumenggung Mlayakusumo dan Tumenggung Saradipa. Sedangkan dari Sultan menyerahkan Tumenggung Mangunagara, putra Tumenggung Mangunagara I. Dari Hartingh, HB I mendapatkan Adipati Notokusumo (adipati Juru) dan Tumenggung Jayawinata.

Dalam pembagian wilayah, VOC minta agar daerah Pesisir dan Madura tidak dibagi. Sebab sudah diserahkan kepada kongsi dagang Belanda itu sesuai Perjanjian Paku Buwono II (1743) dan Paku Buwono III (1749).

Daerah yang dibagi sigar semangka (dibagi rata secara adil) adalah wilayah negara agung. Daerah yang dibagi per desa meliputi mancanegara kilen dan wetan (barat dan timur). Jumlah seluruhnya ada 30 daerah, tidak termasuk Pajang, Sukawati dan Mataram bagian selatan. Dari catatan harian Hartingh, pembagian negara agung masing-masing kerajaan mendapatkan 53.100 cacah yang terdiri atas daerah tanah lungguh dan apanase desa atau sekumpulan desa.

Meski demikian, Babad Giyanti tidak menuliskan secara jelas nama-nama daerah yang dibagi sigar semangka dan daerah-daerah mana yang masuk Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Hingga ditekennya Perjanjian Giyanti belum dilaksanakan penentuan batas-batas atau patok daerah kasunanan maupun kasultanan secara detail.

Akibatnya sering terjadi sengketa perebutan batas. Pengesahan daerah-daerah dengan batas-batas yang jelas baru terlaksana 19 tahun kemudian. Tepatnya pada 26 April 1774 dengan disaksikan Gubernur Jenderal Johannes Rotterad van der Burg. (yog/ong)