RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ menemukan adanya potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak reklame di Kota Jogja selama 2016. Berdasarkan perhitungan BPK, nilai kebocoran pajak reklame mencapai Rp 953,22 juta.

Nilai kerugian potensi PAD disebabkan keberadaan 13 titik reklame tak berizin atau telah habis masa izinnya. Hal itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVIII.YOG/01/2017. Totalada 11catatan atas pemeriksaan pendapatan daerah Kota Jogja tahun anggaran 2016. Rinciannya, enam indikasi ketidakpatuhan terhadap perundangan, serta lima temuan terkait pengawasan internal.

“Itu temuan BPK dengan nominal terbesar,” beber Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah 2016 Nasrul Khoiri kemarin (17/3).

Dia menduga hal itu terjadi pada masa peralihan usai diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanReklame. Nasrul tak memungkiri kemungkinan potensi kehilangan PAD yang lebih besar.

“Setelah perda kan ada tiga peraturan wali kota (perwal) turunannya yang baru dibuat. Nah, selama masa peralihan itu BPK menemukan adanya potensi pajak yang tidak terealisasi,” ungkapnya.

Dari hasil penelusurannya ke para pemasang reklame, Nasrul mendapat informasi bahwa belakangan ini mereka telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dari Pemkot Jogja. “Mereka (pemasang reklame) sebenarnya punya itikad untuk membayar pajak. Tapi pemkot saat itu beralasan sedang dalam masa transisi kewenangan dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)ke dinas penanaman modal dan perizinan,” sambung Nasrul.

Terpisah, Kepala BPKAD Kadri Renggono tak menampik adanya temuan BPK atas 13 titik reklame tersebut.

Kadri mengaku memang tidak memungut pajak reklame hasil temuan BPK dengan alasan tak mungkin dilakukan pada masa transisi regulasi penyelenggaraan reklame yang baru.

Adanya syarat kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) konstruksi bagi penyelenggara reklame pada aturan baru dari dinas penanaman modal dan perizinan menjadi alasannya.

Sedangkan aturan lama tak mengharuskan penyelenggara reklame mengantongi IMB. Kondisi itu disikapinya dengan mengeluarkan surat keterangan kesesuaian titik reklame (SKKTR) kepada 13 penyelenggara reklame yang bersangkutan. SKKTR sebagai bekal mengurus IMB ke dinas penanaman modal dan perizinan. “Karena IMB masih proses, belum keluar, maka kami tak pungut pajaknya,” dalihnya.

Kendati demikian, Kadri menyebut, dua penyelenggara jasa di antaranya telah membayar pajak. Realisasinya mencapai sekitar Rp 350 juta.

Di sisi lain, Kadri mengakui bahwa capaian pajak reklame pada 2016 tidak sesuai target. Pajak tercapai hanya 64,6 persen dari angka yang ditargetkan sebesar Rp5,6 miliar. Atau hanya terealisasi Rp3,6 miliar.

Kadri telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan reklame tak berizin atau yang tidak memperpanjang izin.(pra/yog/ong)