RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Mantan Menko Politik, Sosial, dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional Agum Gumelar menyayangkan maraknya aksi kekerasan pelajar yang mengarah pada tindak kriminalitas di wilayah Jogjakarta. Yang membuatnya prihatin, realitas itu terjadi di daerah dengan predikat “Kota Pelajar”.

Guna mencegah kekerasan pelajar, jenderal purnawirawan TNI yang pernah menjabat gubernur Lemhanas itu menekankan pentingnya sinergitas keluarga, masyarakat, sekolah, kepolisian, dan pemerintah.

“Kondisi ini menjadi tantangan pembina wilayah, yakni gubernur serta bupati dan wali kota, serta kepolisian untuk bersama-sama mencegah kejadian tersebut terulang,” ujarnya di Kompleks Kepatihan kemarin (16/3).

Agum menegaskan, suasana kondusif tidak bisa hanya diciptakan oleh pemerintah dan aparat kepolisian.

Menurutnya, terjadinya kasus klithih tidak bisa dilepaskan adanya pengaruh arus globalisasi. Tidak dipungkiri, arus globalisasi berdampak pada sikap masyarakat. Terutama generasi muda.

Dari situlah tugas sekolah, pemerintah, polisi dan keluarga, serta masyarakat untuk memilah atau memfiltrasi arus globalisasi. Karena bagaimanapun juga globalisasi juga ada sisi positifnya.

“Kurikulum sekolah mungkin perlu dievaluasi. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya dan menghormati jasa pahlawannya. Itu yang seharusnya dicamkan,”ingatnya.

Sebagaimana pernyataan para tokoh pemerintah dan aparat di Jogjakarta, Agum juga menekankan pentingnya ajaran agama dan fungsi keluarga sebagai dasar penangkal kekerasan oleh remaja. “Ini memang tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Agum berpendapat, meski pelaku klithih sebagian besar berstatus pelajar, pencegahannya tak harus dengan program wajib militer. Alasannya, sikap bela Negara tak melulu melalui kegiatan militeristik.

“Dulu waktu melawan Belanda-Jepang kita lawan fisik. Kalau sekarang jangan terlalu wajib militer, no no no no..,”ujarnya.(dya/yog/ong)