Rivalitas Politik Para Penerus Takhta

Oleh: Kusno S. Utomo

Sultan Hamengku Buwono (HB) I bertakhta dari 1755-1792. Setelah bertakhta selama 40 tahun, Gubernur VOC di Semarang Pieter Gerardus van Overstraten mengingatkan tentang suksesi dan calon penggantinya mengingat kesehatan Paduka Sultan yang sering sakit-sakitan.

HB I memiliki dua permaisuri dan 21 selir. Dalam Perjanjian Giyanti tertulis nama RM Sundoro sebagai calon penggantinya. Ada kandidat lain Pangeran Hangabehi yang lahir dari selir, Bendara Raden Ayu (BRAy) Tilarso. Di luar Sundoro dan Hangabehi, HB I juga punya anak laki-laki lain yang cukup cakap bernama Pangeran Notokusumo.

Menjelang wafat HB I mengumpulkan semua kerabat dan putra-putranya. Termasuk Hangabehi dan Notokusumo. Mereka diminta sumpah setia mendukung kepemimpinan Sundoro. Sultan tak ingin keturunannya terlibat perang saudara memperebutkan takhta.

Sundoro jumeneng sebagai HB II pada 1792. Sebelum memilih Sundoro, HB I pernah mendapatkan bujukan kalangan pejabat Belanda agar menunjuk Notokusumo menggantikan Sundoro sebagai putra mahkota. Namun HB I menolaknya.
Kejadian itu rupanya menjadi peringatan bagi Sundoro agar mewaspadai manuver saudara tirinya itu. Untuk memperkuat legitimasi sebagai pewaris takhta yang sah, Sundoro membuat Babad Mangkubumi dan Serat Surya Raja. Karya itu dibuatnya di tengah pergumulan dengan Belanda dan intrik Notokusumo.

Sepanjang bertakhta sebagai sultan, Sundoro tak pernah sepi dari rongrongan politik orang-orang di sekitarnya. Dia dikenal sebagai pribadi yang keras. HB II dua kali terdongkel dari kekuasaannya dan kembali naik takhta sebanyak tiga kali, yakni pada 1792, 1811, dan 1825.

Kegaduhan senantiasa mewarnai kepemimpinan HB II. Situasi politik membuat HB II benar-benar terpojok saat Gubernur Jenderal Inggris Raffles berkuasa di Indonesia 1811-1815. HB II menolak tunduk dengan aturan-aturan yang dibuat Raffles.

Atas sikap itu, Raffles mengambil langkah keras. Istana HB II diserbu dengan operasi militer gabungan. Raffles mendapatkan dukungan pasukan Mangkunegaran dipimpin Pangeran Prangwadono atau Mangkunegoro II.
Tak hanya dari luar, di internal HB II juga menghadapi serangan oleh kubu oposisi yang dikomandani putra mahkota, Pangeran Surojo, ayah Pangeran Diponegoro.

Rivalitas politik HB II dengan putra mahkota telah berjalan lama. Setahun sebelum kedatangan Raffles, HB II pernah dilengserkan secara paksa oleh Gubernur Jenderal Belanda Daendels. Putra mahkota diangkat sebagai raja pada 1810.
HB II menjadi tahanan politik, namun tetap tinggal di keraton. Keadaan tak bertahan lama. Takhta kembali dapat direbut HB II pada 1811 saat Inggris datang, dan Belanda menyerah.

Stabilitas politik berjalan singkat. Lagi-lagi HB II menghadapi situasi yang sama pada 1812. Kini dari dalam tembok keraton, putra mahkota tidak sendirian.

Kekuatan politiknya didukung pamannya Notokusumo yang baru saja dibebaskan Inggris dari tahanan. Sokongan logistik juga datang dari pengusaha Tionghoa Tan Jin Sing atau Babah Djiem Sing.
Koalisi besar Raffles, Mangkunegoro II, putra mahkota, Notokusumo, dan Djiem Sing ini berhasil menggulung kekuatan HB II.

Sabtu 20 Juni 1812, Keraton Jogja dikuasai tentara Inggris. HB II kembali menjadi tahanan politik. Bedanya dengan Belanda, Inggris memutuskan membuang HB II ke Penang, Malaysia.
Delapan hari kemudian, 28 Juni 1812, bertempat di kediaman Residen Inggris Crawfurd, putra mahkota diangkat menjadi HB III untuk kali kedua.

HB III menghadiahkan tanah seluas 1000 cacah kepada Djiem yang menyediakan konsumsi bagi tentara Inggris selama berkemah di Jogja. Djiem juga diangkat sebagai pejabat kasultanan dengan gelar Raden Tumenggung (RT) Secodiningrat.
Sehari kemudian, pada 29 Juni 1812, di dalam keraton Crawfurd menyampaikan keputusan Gubernur Jenderal Raffles mengangkat Notokusumo sebagai pangeran merdiko (merdeka) yang terbebas dari kasultanan. Gelarnya Pangeran Paku Alam.

Inggris juga memberikan pinjaman tanah seluas 4.000 cacah dan tunjangan bulanan sebanyak 750 real. Paku Alam I menjadi penguasa termuda di antara empat dinasti Mataram.

Meski diangkat pada 29 Juni 1812, kontrak politik pengangkatan Paku Alam I baru ditandatangani dengan Residen Crawfurd pada 17 Maret 1813. Kejadian serupa dialami HB III yang diangkat Inggris pada 28 Juni 1812, tapi kontrak politiknya baru diteken 2 Oktober 1813.

Peristiwa itu menimbulkan dua pendapat tentang momentum Hadeging Kadipaten Pakualaman. Saat memperingati 125 tahun berdirinya Pakualaman, KGPAA Paku Alam VIII menetapkan 17 Maret 1938, bukan 29 Juni 1938.
Peringatan dengan mendasarkan 17 Maret 1813 itu terus dilakukan Paku Alam VIII yang bertakhta 61 tahun dari 1937 hingga 1998.

Pilihan Paku Alam VIII ternyata tidak dilanjutkan penggantinya, KPH Ambarkusumo, yang jumeneng sebagai Paku Alam IX pada 26 Mei 1999. Sejak 2012, Paku Alam IX menggelar Dua Abad Hadeging Kadipaten Pakualaman berdasarkan momentum 29 Juni 1812.

Peringatan ini bertahan hingga sekarang saat dipimpin Paku Alam X. Jika merunut tradisi Paku Alam VIII, maka tahun ini Pakualaman berusia 204 tahun. Sedangkan jika mengikuti era Paku Alam IX berumur 205 tahun.

Seorang kerabat Pakualaman berlatar belakang dokter dan lama berkecimpung di pers berkomentar singkat terkait dobel momentum Hadeging Kadipaten Pakualaman ini. “Tergantung siapa adipatinya yang berkuasa. Suka-suka adipati memilih bisa 17 Maret atau 29 Juni,” katanya. (yog/ong)