RADARJOGJA.CO.ID – Ada saja kendala yang dihadapi pemkab merevitalisasi kawasan Pasar Seni Gabusan (PSG). Walaupun pemerintah desa (pemdes) Timbulharjo, selaku pemilik tanah lokasi berdirinya kawasan yang diresmikan pada 2004 ini, diklaim bersedia melepaskan salah satu asetnya kepada pemkab.

Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, kendala yang dihadapi pemkab adalah mencarikan solusi pemdes Timbulharjo pascapembelian. Sebab, tanah kas desa yang dijual idealnya diganti dengan aset serupa. Hanya, mencari lahan dengan spesifikasi hampir serupa di wilayah Timbulharjo cukup sulit.

“Apakah bisa dengan (tanah) di luar Timbulharjo bila memang tidak ada,” kata Halim, Kamis (16/3).

Opsi lain yang dipikirkan pemkab adalah mencari rumusan regulasi terkait dana abadi. Ini sebagai solusi cadangan andai pemdes Timbulharjo kesulitan mencari lahan pengganti. Baik di wilayah Timbulharjo maupun di desa lain.

Menurut Halim, berbagai opsi solusi ini masih dalam tahap kajian hukum. “Pembelian ini juga akan kami mintakan persetujuan gubernur. Karena ini tanah kas desa,” ucapnya.

Disebutkan, anggaran pembebasan lahan PSG berada di kisaran Rp 24 miliar. Anggaran yang disebut-sebut dari dana keistimewaan ini untuk membeli lahan seluas 45.727 meter persegi. Dengan kesiapan anggaran ini, politikus PKB ini optimistis pembelian selesai pada 2017.
“Harus klir tahun ini,” tegasnya.

Seperti rencana semula, pemkab bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan PSG. Menurutnya, ada sejumlah investor yang intens menjalin komunikasi. Di antaranya, Jogja Invesment Forum, dan Jogja In Corporated. Sentuhan investor ini diperlukan lantaran nilai investasi yang dibutuhkan cukup besar. Bisa mencapai di atas Rp 50 miliar. Itu untuk memugar total kawasan PSG sekaligus mendirikan beberapa bangunan.

“Ada homestay, bangunan teater, arena permainan, kawasan kuliner, hingga kawasan indoor. Pembangunannya dimulai 2018,” bebernya.

Dengan adanya rencana revitalisasi ini, Halim berharap, pamor PSG nantinya terangkat. Dia juga berharap rombongan wisatawan mampir ke PSG walau sekadar transit.

Sekadar catatan, revitalisasi PSG digulirkan pemkab sejak 2013. Hanya, gagasan ini selalu kandas ketika berhadapan dengan DPRD Bantul. Parlemen Bantul menolak pengajuan anggaran pembebasan lahan PSG. Pertimbangannya, masih banyak aset lain yang perlu diprioritaskan pembebasannya.
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Timbulharjo Irvan Muhammad sudah mendengar cukup lama rencana pembelian ini. Kendati begitu, Irvan mengeluh pemdes belum pernah mengajak rembugan dengan BPD. Padahal, pelepasan aset desa butuh persetujuan bersama. “Belum pernah sama sekali,” ujarnya.

Ketika ditanya pendapat dari BPD, Irvan mengungkapkan, menolak rencana pelepasan lahan PSG. Alasannya, lahan PSG merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki Timbulharjo. Letaknya berada di jalur utama pariwisata. Bakal sulit mencari pengganti sepadannya.
“Kami pernah punya pengalaman menjual tanah kas desa. Sampai sekarang belum dapat gantinya. Sementara nilai uang menurun terus,” keluhnya. (zam/mar)