RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Saat Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pendahuluan perselisihan hasil Pilwali Kota Jogja 2017 hari ini, kemarin (16/3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo menetapkan pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2017-2021. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kulonprogo No : 32/BA/KPU/III/2017.

Hasto-Tedjo ditetapkan sebagai pasangan terpilih setelah unggul dengan perolehan 220.643 suara atas rivalnya, Zuhadmono Azhari-BRAy Iriani Pramastuti dalam Pilkada 15 Februari 2017.

Pleno penetapan pasangan calon terpilih mundur dari jadwal seharusnya pada 8-13 Maret. Itu lantaran KPU menunggu keterangan dari MK mengenai tidak adanya sengketa pilkada di Kulonprogo.

“Hasil penetapan akan kami sampaikan ke DPRD sebagai usulan untuk pelantikan,” ucap Ketua KPU Kulonprogo Muh Isnaini di sela rapat pleno terbuka di pendopo kantor KPU setempat.

Merujuk regulasi terbaru, lanjut Isnaini, prosesi pelantikan nantinya bisa dilakukan presiden atau gubernur. Terkait hal itu, Isnaini masih menunggu rekomendasi dari pusat.

Hadir dalam rapat pleno, Ketua DPRD Akhid Nuryati, Kajari Edwin K SH, Kapolres AKBP Nanang Djunaedi, perwakilan KPU DIJ, Panwaslu Kulonprogo, dan Asisten Sekda Arif Sudarmanto mewakili Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono.

Turut hadir sejumlah pengurus parpol dan tim sukses pasangan Hasto-Tedjo. Hasto Wardoyo justru tak hadir karena sedang berada di Jakarta. Pasangan Zuhadmono-Iriani dan parpol pengusungnya juga diundang oleh KPU tapi tidak hadir. Tak satupun pewakilan parpol pengusung pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 2 yang hadir. “Tidak masalah mereka tidak hadir, tetapi nanti hasil penetapan ini tetap akan kami sampaikan,” lanjut Isnaini.

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU DIJ Guno Tri Tjanjoko mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada Kulonprogo. Dia menilai tak ada persoalan yang berarti. Begitu juga dengan persentase partisipasi pemilih 79,73 persen yang diatas target nasional 77,5 persen. Sementara rata-rata tingkat partisipasi pemilih gelaran Pilkada 2017 hanya sekitar 74 persen.

Menurutnya, tingginya tingkat partisipasi pemilih ini membawa konsekuensi terhadap pasangan yang menang. Paslon terpilih tentu dituntut bisa mengemban amanah, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.

“Harus bisa merangkul semuanya, perbedaan yang ada selama gelaran pilkada harus disisihkan untuk bersama-sama membangun Kulonprogo menjadi lebih baik lagi,” pesannya.

Arif Sudarmanto menambahkan, sukses Pilkada Kulonprogo tidak lepas dari tahapan yang telah dirancang dan dilaksanakan sesuai jadwal secara teliti dan transparan. “Semoga bisa amanah dan mampu mewujudkan visi dan misi seperti yang disampaikan dalam kampanye,” harapnya.

Sementara itu, mengenai mundurnya jadwal penetapan pasangan terpilih, Sutedjo tak mempermasalahkannya. Toh, itu hanya karena menunggu keputusan MK. “Keterlambatan penetapan ini wajar dan tidak menjadikan masalah. Kami akan ikuti proses dan tahapan yang ada,” katanya. (tom/ong)