Gelar Sultan dan Anak Raja Harus Jadi Raja

Usai pertemuan Lebak Jatisari 15 Februari 1755, Susuhunan Paku Buwono III kembali ke Keraton Surakarta didampingi Direktur Jawa Utara VOC Nicholas Hartingh. Sedangkan Sultan Hamengku Buwono I balik ke istana sementaranya di Giyanti.

Terkait protokoler disepakati kedudukan Susuhunan Surakarta diterima sebagai pihak yang agak lebih tinggi dari posisi Sultan Jogjakarta. Secara umum Kasunanan Surakarta Hadiningrat dianggap lebih senior atau ingkang sepuh dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diposisikan yunior (ingkang anem).

Penyebutan Mangkubumi dengan gelar sultan juga diterima Hartingh. Alasannya, gelar sultan memberi kesan sebagai sebutan raja dari sebuah kerajaan yang terbagi.

Sehari sebelum Giyanti ditandatangi, Hartingh menggelar rapat dengan beberapa anggota Raad van Indie. Hartingh berpendapat gelar susuhunan jangan sampai disandang Mangkubumi. Gelar itu dirasa terlampau tinggi.

Semula sang pangeran bersikukuh menggunakan sebutan susuhunan. Selama enam tahun sejak 11 Desember 1749, Mangkubumi telah bergelar Susuhunan Paku Buwono III, sama seperti yang disandang keponakannya.

Penobatan Mangkubumi terjadi tak lama setelah kakak tirinya, Paku Buwono II wafat. Lokasi pengukuhan di Desa Kabanaran. Karena itu, dia juga populer dengan sebutan Susuhunan Kabanaran.

Penyokong utama Mangkubumi menjadi Susuhunan Mataram adalah menantu sekaligus keponakannya RM Said. Kelak RM Said menjadi KGPAA Mangkunegoro I diangkat sebagai pepatih dalem ( semacam perdana menteri).

Setelah pengukuhan itu, Mangkubumi membentuk kabinet. Dia juga membangun pusat pemerintahan di Kotagede, bekas ibukota Mataram era Panembahan Senopati.

Formasi kabinet duet Mangkubumi-Said itu juga diberitahukan ke Hartingh yang berkedudukan di Semarang. Namun VOC mengabaikan dan tidak bersedia mengakuinya.

VOC tetap mendukung penobatan putra mahkota Paku Buwono II, RM Suryadi sebagai Paku Buwono III. Praktis ada dua bangsawan Mataram sama-sama mengklaim penerus takhta Paku Buwono II.

Bedanya, satu di dalam istana dan satu lagi menjalankan pemerintahan dengan cara gerilya. Markas Mangkubumi-Said berpindah-pindah tempat. Kadang di Kotagede, lalu pindah ke Grobogan, dan tak jarang bermarkas di Sukowati.

Meski awalnya berbeda haluan, antara keponakan dan paman itu ternyata punya kesamaan sikap politik. Baik Paku Buwono III maupun Mangkubumi rupanya sama-sama membutuhkan dukungan dan legitimasi VOC.

Ibarat parpol yang hendak ikut pemilu, VOC berperan layaknya KPU dan Menkum HAM. Kongsi dagang Belanda itu baru mengesahkan kepengurusan Paku Buwono III.

Sebaliknya, Mangkubumi yang belakangan berselisih dan pecah koalisi dengan RM Said belum mendapatkan pengakuan. Parpol milik Mangkubumi terancam tak dapat ikut pemilu.

Jalan damai lewat jalur diplomasi akhirnya ditempuh. Kontak antara Mangkubumi dengan Hartingh dijalin melalui pengusaha asal Turki Syekh Ibrahim alias Sarip Besar.

Sekitar April 1754, Mangkubumi memberi tahu bahwa leluhurnya telah berkuasa atas seluruh Jawa. Namun dia merasa puas jika Kompeni menganugerahkan gelar sultan dan memberinya penghasilan yang memadai.

Mangkubumi akan mengizinkan Kompeni mempertahankan pesisir dan siap membantu Belanda menumpas perlawanan RM Said. VOC yang hampir putus asa akhirnya bersedia memikirkan persyaratan damai yang diajukan Mangkubumi.
Tentang daerah kekuasaan, Mangkubumi meminta separo daerah Paku Buwono III. Tapi dia menolak usulan VOC agar pusat pemerintahannya di Jawa Timur. Dasarnya tak ada raja-raja Mataram memerintah di luar Jawa Tengah.

Mangkubumi juga mengajukan tuntutan terkait suksesi di Surakarta pasca Paku Buwono III. Dia berharap ada jaminan posisi susuhunan jatuh ke tangan keturunannya karena hingga saat itu Paku Buwono III belum punya keturunan laki-laki. Soal tuntutan ini, Hartingh minta agar ditunda dan dibahas kemudian.

Begitulah Palihan Negari atau pembagian kerajaan sebagai akhir dari perang Mangkubumen selama sembilan tahun. Akhirnya Mangkubumi dapat mencapai cita-citanya bahwa “anak raja harus menjadi raja juga” seperti pernah dikatakannya kepada BPH Hadiwijaya saat masih berada di Keraton Surakarta 1746.

Dengan disahkannya Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, lahirlah kerajaan baru hasil pemecahan Kerajaan Mataram, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kerajaan Mataram yang berkedudukan terakhir di Surakarta berubah status menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. (yog/ong)