RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan masyarakat. Selain iming-iming gaji yang menggiurkan, juga minimnya peluang kerja di dalam negeri. Bahkan sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal memanfaatkan jalur-jalur resmi seperti magang kerja, beasiswa, umrah, dan haji khusus untuk kemudian bekerja di negara tujuan.

Padahal TKI nonprocedural (ilegal) rentah menjadi korban tindak pidaga perdagangan orang (TPPO). “Menutup celah itu, harus diantisipasi dengan pengetatan syarat-syarat keimigrasian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jogjakarta Didik Heru, kemarin (15/3).

Didik mengungkapkan, selama ini celah TKI illegal masih sangat kuat. Terutama yang lewat jalur resmi tersebut. Itulah mengapa pemerintah pusat segera menggelontorkan regulasi baru.

Didik menjelaskan, TPPO tergolong dalam kejahatantransnational organized crime. Artinya jenis kejahatan ini tergolong kejahatan luar biasa. Sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa.

“Untuk jalur-jalur ini kan melalui jalur-jalur resmi Keimigrasian. Jadi kami perketat, misal untuk umrah atau haji khusus harus melalui rekomendasi Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota. Begitu juga untuk menjadi TKI di luar negeri,” tegasnya.

Dijelaskan, langkah antisipasi diambil pemerintah pusat terkait kasus TKI nonprosedural. Beberapa direktorat jenderal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementrian Agama (Kemenag) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh menerbitkan surat edaran (SE).

Pertama, SE Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural. Kedua, SE Nomor: B-7001/DJ.II/Hk.00.5/03/2017 Tentang Penambahhan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bagi Pemohon Paspor Ibadah Umroh/Haji Khusus.

KepalaBP3TKI DIJ ABAbdurahman meminta masyarakat paham. Menurutnya, kebijakan ini bukan bertujuan mempersulit pengurusan imigrasi. Justru lahir untuk memproteksi warga Negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri.

Fakta-fakta selama ini, penipuan melalui jalur TKI ilegal sangatlah marak. Awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji mumpuni. Sayangnya hingga negara tujuan justru menjadi sasaran eksploitasi. Bahkan adapula yang berujung pada penjualan organ tubuh manusia.

“Harus paham alurnya untuk TKI, harus tahu status hubungan kerjanya, mengurus visa kerja, lalu pihak yang menjamin setelah tiba di negara tujuan. Terpenting harus jujur saat mengurus keimigrasian. Jika bekerja jangan pakai visa wisata atau umrah, justru akan menyulitkan ke depannya,” jelasnya.

Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenag DIJ Drs H. Noorhamid M.Pd mewajibkan pengurusan rekomendasi di Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota. Selanjutnya memilih biro pemberangkatan yang terlisensi oleh Kemenag.

Untuk mendapatkan rekomendasi, syaratnya mudah. Noorhamid menjelaskan, pemohon meminta surat keterangan keberangkatan dari penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. Juga melampirkan fotokopi surat izin penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus.

Lalu disampaikan ke Kanwil Kemenag di masing-masing kabupaten atau kota. “Bisa dikuasakan melalui keluarga ataupun biro penyelenggara. Untuk mengurus rekomendasi ini tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. (dwi/ila/ong)