RADARJOGJA.CO.ID –Guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Gunungkidul mendapatkan honor dari desa. Gaji tersebut diambil dari dana desa, melalui program pemberdayaan masyarakat.

Besaran gaji yang diterima masing-masing guru PAUD tidak sama. Semua disesuikan kebijakan pemerintah desa.Namun, kisaran besaran gaji tenaga pendidik ini mulai Rp 100 ribu – Rp 150 ribu per bulan.

Kades Logandeng, Kecamatan Playen, Hardi mengatakan, wilayahnya memiliki enam PAUD dengan jumlah 18 guru. Masing-masing guru, sejak dua tahun terakhir mendapatkan gaji dari pemerintah desa. “Besaran gaji Rp 100 ribu diterima triwulan sekali,” kata Hardi, Selasa (14/3).

Dijelaskan, anggaran gaji guru PAUD diambil dari dana desa. Tahun ini, wilayahnya mendapat kucuran dana lebih besar dibanding tahun lalu. Jika pada 2016 hanya Rp 700 juta, tahun ini sebesar Rp 900 juta.

“Selain guru PAUD, sejumlah kader desa juga mendapatkan honor Rp 35 ribu per bulan. Ini bagian upaya pemberdayaan masyarakat melalui dana desa,” katanya.

Nominal gaji guru PAUD dan kader desa memang minim, karena penggunaan anggaran dana desa lebih banyak menyasar kebutuhan fisik. Misal, pembangunan talud dan saluran irigasi pertanian di sejumlah pedukuhan.

“Pencairan dana desa tahap pertama 2017 masih menunggu. Dari jadwal yang ada,pencairan semula pada Maret ini dipastikan mundur hingga April,” ucapnya.

Kades Rejosari, Kecamatan Semin, Paliyo mengatakan, besaran gaji guru PAUD di wilayahnya lebih besar dibanding desa lain. Dari total guru PAUD sebanyak 9 orang, masing –masing menerima gaji sebesar Rp 900 ribu per bulan.”Semua guru PAUD menerima gaji dari desa,” kata Paliyo.

Dikatakan, pertama kali dianggarkan pada 2015, setiap guru PAUD mendapatkan gaji sebesar Rp 50 ribu. Kemudian pada 2016, dinaikkan menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan tahun ini sudah disepakati adanya peningkatan honor menjadi Rp 150 setiap bulan.

“Karena nominal dana desa ada peningkatan, gaji guru PUD juga naik. Total dana desa di wilayah kami naik dari Rp 700 juta sekarang menjadi Rp 927 juta,” ujarnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Subiyantoro mengatakan, pencairan dana desa mundur karena ada perubahan teknis proses transfer ke daerah.

“Aturan lama, proses pencairan dilakukan Kementerian Keuangan langsung kas daerah selanjutnya ditransfer ke desa. Tahun ini, sebelum ditransfer ke kas daerah, alokasi dana desa akan ditransfer terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah,” kata Subiyantoro.(gun/hes)