RADARJOGJA.CO.ID – Kepastian ganti rugi atau relokasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di lokasi terdampak New Yogyakarta International Airport (NYI A) Temon belum jelas. Sementara Puskesmas Temon II dan SDN Glagah menuntut segera ada penggantinya sebelum tergusur bandara.

Asek II Pemkab Kulonprogo Triyono menyatakan Pemkab Kulonprogo dan PT Angkasa Pura I belum ada pembicaraan final. “Pembicaraan yang dilakukan belum ada hasil pasti,” kata Triyono kemarin.

Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Pemkab Kulonprogo Rudiyatno mengatakan masalah tersebut memang belum selesai. “Selasa (14/3) baru akan dibahas dengan koordinator Sekretaris Wakil Presiden di Jakarta,” kata Rudiyatno.

Masih ada perbedaan persepsi tentang pengertian jalan diberi ganti rugi atau tidak. Jika merujuk aturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) jalan merupakan aset yang harus dicatat sebagai kekayaan daerah dan masuk neraca daerah. Sementara BPN menilai itu tidak perlu mendapat ganti rugi karena masuk kategori fasilitas umum.

“Persoalan yang juga masih dalam pembahasan, jalan-jalan di lokasi relokasi itu nantinya siapa yang harus membangun?” tanya Rudiyatno.

Humas PT Angkasa Pura I, Didik Catur mengatakan pembicaraan ganti rugi fasos dan fasum belum final. Kendati demikian, khusus Puskesmas Temon II serta SD Glagah siap melakukan penggantian.

“Kalau belum ada tanahnya tentu kami siap mencarikan tanahnya juga,” kata Didik Catur.

Terkait relokasi warga di tanah kas desa yang tidak terdampak bandara masih dalam pembahasan. Pemkab masih terus melakukan komunikasi dan pematangan. Pemkab juga mengakui bahwa untuk titik relokasi di Desa Janten dan Kebonrejo masih ada sedikit masalah dan masih dibicarakan.

Sebelumnya, Kepala Desa Janten Fahrudin menyatakan wilayahnya tidak masuk peta wilayah pembangunan bandara sesuai Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara. Namun wilayahnya menjadi salah satu lokasi yang dipilih sebagai tempat merelokasi warga dengan menggunakan tanah kas Desa Janten.

“Ada 54 kepala keluarga yang akan direlokasi di Janten. Pengurukan lahan relokasi sudah berjalan. Namun masih ada permasalahan yang muncul, salah satunya jalan masuk yang dipakai merupakan jalan lingkungan bukan jalan desa,” kata Fahrudin.

Warga mengeluhkan aktivitas truk pengangkut material uruk melalui jalan lingkungan tersebut. Tonase truk material tidak sesuai kondisi jalan yang menyebabkan kerusakan, apalagi saat musim hujan. “Sebenarnya mediasi sudah ada, tetapi belum ada hasil,” kata Fahrudin.

Keluhan senada disampaikan Kades Kebonrejo Slamet. Tanah kas desa yang berada di selatan balai desa dan berbatasan dengan SMA 1 Temon juga akan menjadi tempat relokasi. Pagar balai desa terancam roboh karena aktivitas pengangkutan tanah uruk dan belum jelas siapa nanti yang akan bertanggung jawab. (tom/iwa/mar)