RADARJOGJA.CO.ID – Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di tingkat pusat juga berpengaruh di daerah. Pengadaan blangko dari pusat tersendat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) hanya bisa melakukan perekaman.

“Kekosongan blangko e-KTP sudah terjadi sejak September 2016. Kami belum bisa mencetak e-KTP sampai saat ini. Kondisi ini diperparah gagal lelang pengadaan blangko di Pusat. Sangat berdampak pada pelayanan masyarakat di daerah,” kata Kepala Disdukcapil Kulonprogo Djulistyo.

Masyarakat yang menjadi korban. Contohnya masyarakat menjadi kesulitan mencairkan dana di bank karena tidak memiliki e-KTP atau e-KTPnya sudah kedaluwarsa. Sebagai solusinya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat yang membutuhkan e-KTP diberi surat keterangan (suket).

“Suket ini menjadi bukti yang bersangkutan sudah melakukan perekaman data dan bisa digunakan untuk keperluan yang sangat mendesak,” kata Djulistyo.

Suket hanya berlaku enam bulan dan harus diperpanjang. Jika hilang atau rusak yang bersangkutan wajib mengurus dan memperbaharuinya di Kantor Disdukcapil Kulonprogo.

“Sejak blangko habis hingga sekarang sudah ada 6.239 permohonan e-KTP yang belum bisa diterbitkan. Padahal semua alat sudah siap,” kata Djulistyo.

Dia mengimbau pemilik e-KTP jangan terburuburu melakukan perubahan data. Misalnya, mahasiswa yang baru lulus jangan dulu melakukan perubahan nama dengan penambahan gelar sebab blangkonya belum siap.

“Jangan sampai mereka yang sudah memiliki e-KTP justru harus diganti dengan surat keterangan lantaran e-KTP baru belum bisa dicetak,” kata Djulistyo.

Singguh, warga Wates mengungkapkan suket sebagai pengganti e-KTP kadang tidak sama seperti yang dijanjikan Disdukcapil. Warga masih kesulitan dalam penggunaan suket.

“Saat pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR), surat keterangan yang saya peroleh dari Disdukcapil Kulonprogo diragukan. Saya diminta menyertakan fotokopi KTP lama, untung masih ada,” kata Singguh.

Djulistyo memastikan pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran ke berbagai instansi. Isinya, surat keterangan bisa digunakan sebagai pengganti e-KTP. (tom/iwa/mar)