RADARJOGJA.CO.ID – Pemkab berencana melayangkan surat peringatan ketiga (SP3) atau terakhir kepada pemilik bangunan liar di Pantai Glagah dalam waktu dekat. Hal itu menyusul respons pemilik bangunan liar yang tidak mengindahkan peringatan pemkab sebelumnya.

Pemkab sudah memberi cotoh dengan membongkar kios milik pemkab. Namun pemilik bangunan liar tak peduli.

Warga tetap memanfaatkan sempadan pantai untuk membangun ruang usaha komersial. Beberapa penginapan bahkan sudah beroperasi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo Duana Heru mengatakan pembangunan liar masih dilakukan warga di areal tersebut. SP3 rencananya akan segera disampaikan Dinas Pariwisata kepada para pemilik bangunan liar.

“Kapan waktunya kami belum tahu, baru persiapan SP3. Sudah dirapatkan. Nanti Dinpar yang menyampaikan dan kami akan mengawal,” kata Duana Heru.

Pemerintah menilai bangunan liar itu menyalahgunakan fungsi sempadan sebagaimana diatur dalam regulasi. Apalagi kawasan Glagah masuk ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Kendati demikian bukan berarti Satpol PP bisa langsung melakukan tindakan penertiban dengan pembongkaran paksa. Pembongkaran akan dilakukan bila surat peringatan terakhir tidak dihiraukan pemilik bangunan liar. Pemkab akan menerbitkan surat perintah eksekusi pembongkaran.

“Sekda atas nama bupati akan mengeluarkan surat perintah bongkar. Penertiban adalah sebuah kepastian, tinggal nunggu waktu saja,” kata Duana Heru.

Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Krissutanto mengatakan meskipun ada yang membandel, ada taat. Beberapa pemilik bangunan liar menghentikan pembangunan setelah keluar SP2.

“SP3 baru dikoordinasikan dalam tim Pemkab yang terdiri Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bappeda, dan Dinas Pekerjaan Umum. Masih ada hal-hal yang perlu disikapi. Jika harus dikeluarkan SP3 maka surat itu dikeluarkan atas nama tim,” kata Krissutanto. (tom/iwa/mar)