RADARJOGJA.CO.ID – Inspektorat Daerah tampaknya belum begitu siap menghadapi kembali mencuatnya dugaan percaloan dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) tenaga honorer kategori dua (K2).

Plt Inspektur Bantul Bambang Purwadi beralasan harus melakukan koordinasi internal dulu sebelum menentukan sikap. Juga, harus meminta pengarahan dari bupati Bantul. Apalagi, hingga sekarang Insepktorat belum pernah menerima aduan dari guru tidak tetap (GTT) yang menjadi korban percaloan.

“Tapi, prinsipnya kami siap melakukan pemeriksaan,” tegas Bambang, Jumat (10/3).

Guna menuntaskan dugaan ini, Bambang berharap seluruh GTT yang dirugikan segera melapor. Inspektorat juga siap bertindak lebih jauh andai ada keterlibatan ASN lain. “Bila terbukti sanksinya sesuai PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS,” tandasnya.

Koordinator Masyarakat Transparansi Bantul Irwan Suryono mendesak Inspektorat segera bertindak. Khawatirnya, dugaan percaloan ini bakal menguap begitu saja. Tak tertutup kemungkinan oknum ASN di UPT pendidikan di salah satu kecamatan wilayah Bantul barat ini dibungkam pihak lain. Mengingat, oknum ASN berinisial Y ini hanya sebagai staf. “Sangat memungkinkan kalau ada pejabat yang terlibat,” kata Irwan.

Sebagaimana diketahui, ada empat GTT yang mengadu ke MTB. Mereka adalah AK, Ap, Id, dan Sl. Mereka mengadu lantaran pernah menyetorkan uang Rp 65 juta kepada Y setelah diiming-imingi bakal diangkat sebagai ASN. Hanya, janji Y ini meleset. Mereka gagal dalam seleksi calon ASN pada 2013 lalu.

Nah, mereka pun lantas menagih janji. Sebab, transaksi ini juga disertai dengan perjanjian di atas kertas bermaterai. Salah satu isinya, oknum PNS yang hanya berstatus sebagai staf ini sanggup mengembalikan uang pelicin andai mereka gagal menjadi PNS.

Menurut Irwan, oknum PNS ini berusaha menepati janjinya. Dengan mengembalikan uang kepada Ak dan Ap. Masing-masing sebesar Rp 65 juta dan Rp 40 juta.

“Ak sudah lunas. Ap kurang Rp 25 juta,” ucapnya. Adapun Id dan Sl belum sepeser pun menerima pengembalian.

Tak cukup mendengar informasi dari pengadu, MTB kemudian berusaha meminta klarifikasi kepada Y. Hasilnya, Y memang mengakuinya. Irwan mengungkapkan, Y bersedia mengembalikan seluruh uang tiga GTT ini. Semula, Y meminta waktu pelunasan pada Agustus 2016.

Sayangnya, sebulan kemudian belum juga ada kejelasan. Hingga akhirnya Y diseret menghadap bupati Bantul dan Kepala Disdikpora Bantul Totok Sudarto. Di hadapan dua pejabat teras ini Y berjanji meminta toleransi pembayaran hingga 30 Oktober 2016. Sayangnya, lagi-lagi Y ingkar janji. (zam/din/mar)