RADARJOGJA.CO.ID – Keinginan pemerintahan Jokowi-JK mengambil perusahaan tambah asing mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian menilai, pemerintah perlu lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan divestasi saham tambang milik perusahaan asing yang telah beroperasi di Indonesia.

Sebab, langkah tersebut dapat beresiko mengurusa uang APBN yang nilain puluhan miliar. Bahkan, pengambilalihan perusahaan asing dapat memicu iklim investasi di Indonesia memburuk.

“Kebijakan tersebut dapat mengancam iklim investasi di masa depan, padahal mayoritas investasi di indonesia merupakan investasi asing,” kata Peneliti Natural Resource Governance Institute, Emanuel Bria dalam Diskusi Publik bertajuk Politik Negosiasi Divestasi Tambang: Keuntungan dan kesejahteraan untuk Siapa? di UGM, Kamis (9/3).

Emanuel menerangkan, aturan divestasi saham tambang ini menyebabkan perusahaan asing yang sudah beroperasi diharuskan melepaskan sebagian kepemilikan sahamnnya kepada pemerintah. Aturan ini, lanjut Emanuel, bisa menimbulkan dampak pada citra negatif iklim investasi Indonesia meski kebijakan divestasi memang bagian dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

“Divestasi saham perusahaan itu sering dimanfaatkan konglomerat Indonesia, tidak jarang asal dananya saja dari hasil pinjaman asing,” kata Emanuel.

Menurutnya, wacana pemerintah melakukan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen sangat berisiko. Sebab, dana yang dibutuhkan tidak sedikit. “Setengah dari total saham Freeport saja itu sama dengan 40 persen dana anggaran kesehatan, bayangkan itu anggaran semua rumah sakit di Kalimantan, NTT dan Sumatera. Apalagi nantinya pemerintah belinya pakai dana APBN,” papar Emanuel.

Pemerintah menurutnya perlu mempertimbangkan penerimnaan negara di luar divestasi karena sudah mendapatkan dana dari royalti, pajak, dan ketersediaan lapangan kerja. “Ada pilihan bagi pemerintah selain divestasi, apakah menerapkan pajak yang tinggi, pembukaan lapangan ketja, pembangunan smelter. Dalam negosiasi kontrak karya dengan perusahaan asing perlu ditegaskan apa yang menjadi prioritas pemerintah,” ungkapnya.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Bapenas, Josaphat Rizal Primana mengatakan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sangat proaktif. Namun begitu, kebijakan divestasi merupakan amanat dari UU Minerba 2009.

Ia tidak sependapat apabila Freeport dikelola oleh BUMN dikarenaklan mayoritas BUMN belum memberikan keuntungan maksimal bagi negara bahkan kalah bersaing dengan BUMN milik negara tetangga.

Padahal syarat bisa dilakukannya divestasi apabila BUMN dan BUMD sudah efisien dan transpasan. “Banyak BUMN kita yang merugi, hanya sedikit yang memberikan keuntungan bagi negara,” katanya

Tax manager PT Freeport indonesia, Mukhlis, mengatakan Freeport yanng telah beroperasi sejak 1973, sudah meberikan pemasukan pada negara sebesar 16,6 miliar dollar.

“Sebanyak 16,6 miliar dolar sudah diberikan ke negara sejak 1992 hingga hingga sekarang. Perusahaan ini mempekerjakan 12.184 tenaga kerja dengan melibatkan penduduk asli (papua) sekitar 35 persen. Dana yang sudah diberikan ke masyarakat totalnya sebeser 1,46 miliar dollar,” katanya.

Sebagai perusahaan tambang multinasional, kata Mujklis, Freeport memerlukan ada jaminan hukum dan kepastian perpanjangan kontrak karya dari negara agar perusahaan ini terus berkembang dalam jangka panjang. (mar/dem)