RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Adanya bangunan yang berdiri di wilayah sempadan sungai di kawasan Sungai Code di Terban, Jogja menimbulkan pertanyaan. Legislator di DPRD Kota Jogja mempertanyakan proses perizinan pembangunan ruko dan rumah di sempadan sungai yang dinilai bisa menghambat proses perbaikan talud.

“Kemarin habis cek di sana, memang jadi pertanyaan kok bisa keluar izin membangun bangunan tepat di atas talud,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Christiana Agustiani, kemarin (8/3).

Pihaknya juga akan mempertanyakan terkait perizinannya ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja, karena ada bangunan yang berdiri tepat di atas garis sempadan sungai.

Ana, sapaannya, mengatakan, keberadaan bangunan yang berada di wilayah sempadan sungai tersebut bisa menjadi penghambat. Sebab, Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) yang memiliki kewenangan, enggan melakukan perbaikan jika terdapat bangunan ilegal.

Terbukti, longsor yang terjadi setahun sebelumnya belum diperbaiki. Semakin parah dengan longsor susulan pada Senin (6/3) lalu.

“Informasinya BBWSO juga tidak mau memperbaiki jika ada bangunan di sempadan,” ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut menyebut, untuk perbaikan talud yang rusak di Terban, berdasarkan informasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja, sepanjang 30 meter butuh anggaran Rp 4 miliar.

“Makanya harus diperjelas dulu status izin bangunannya, jangan sampai nanti kesannya perbaikan talud hanya untuk menyelamatkan bangunan di atasnya,” jelas dia.

Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum PUPKP Kota Jogja Aki Lukman Nur Hakim mengatakan, berdasarkan surat dari BBWSO pada 24 November 2016, tidak direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Alasannya, karena ada bangunan yang melanggar garis sempadan sungai.

Terkait bangunan di atas talud, pihaknya juga sudah menanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, dan ditengarai ada pelanggaran.

“Info dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ada penambahan ruang di belakang bangunan, tidak sesuai IMB yang diajukan awal,” jelasnya.

Untuk penanganannya sendiri, Aki mengaku sedang menyusun surat, melalui Penjabat Wali Kota Jogja yang akan dikirimkan ke Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan ditembuskan ke BBWSO.

Surat tersebut bukan hanya untuk longsor di Terban, tapi juga yang berada di Gondolayu. “Senin pekan depan, bersama Komisi C DPRD Kota Jogja juga akan ke BBWSO untuk koordinasi,” jelasnya.

Terkait kondisi longsor di Terban, Aki mengatakan, sementara baru bisa mengarahkan warga utnuk mengungsi. Untuk pembersihan bekas material longsor sendiri, Aki mengaku masih menunggu dari BBWSO.

Menurut dia, percuma jika bekas material langsung dibersihkan jika tidak segera dibangun. Terlebih lokasi longsor juga curam. Terkait potensi longor susulan, Aki tidak membantahnya. “Jika ada getaran sedikit, seperti gempa atau angin, batu yang di atas bisa ambruk, meski tidak hujan,” jelasnya.

Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo sendiri juga meminta perbaikan talud di Terban dilakukan secara menyeluruh. Sulistiyo meminta konsep mundur, munggah, madep kali (M3K) yang dikampanyekan Pemprov DIJ bisa diterapkan dalam perbaikan talud di Terban. Terlebih ada bangunan yang selama ini berdiri di atas sempadan sungai.

Meski diakuinya untuk penerapannya butuh proses yang lama. “Tenanan sisan, bikin talud yang kuat tidak asal bangun. Ya nanti ditata bersama, seharusnya ada ruang untuk sempadan sungai yang bisa dilewati,” ujarnya.(pra/ila/ong)