RADARJOGJA.CO.ID – Pelan tapi pasti pemkab kontinyu mengakuisisi satu per satu tanah kas desa yang dijadikan lokasi pendirian sejumlah pasar tradisional. Itu dilakukan agar pengelolaan pusat perbelanjaan yang kini disebut pasar rakyat tersebut berada di bawah kendali pemkab.

Sekretaris Dinas Perdagangan (Dindag) Bantul Slamet Santosa menyebut alokasi anggaran pembebasan lahan pada APBD 2017 sekitar Rp 3,8 miliar. Itu diploting untuk dua pasar. Rp 1,4 miliar untuk Pasar Sorobayan.

Sedangkan Rp 2,5 miliar untuk pembebasan lahan Pasar Niten. “Pasar Sorobayan sekarang sudah lunas. Pasar Niten masih mengangsur,” jelas Slamet, Rabu (8/3).

Dikatakannya, kekurangan pembayaran pembebasan Pasar Niten masih cukup besar. Bekas Kepala Kantor Pengelolaan Pasar ini menyebut Pasar Niten berdiri di atas lahan seluas tiga hektare. Hingga sekarang pemkab baru sanggup mengangsur tiga ribu meter persegi. “Kami fokus membebaskan Pasar Niten,” ucapnya.

Menurutnya, PR Dindag masih menumpuk. Sebab, 32 pasar tradisional berdiri di atas tanah kas desa. Adapun yang sudah terbeli baru empat pasar. Yakni, Pasar Janten, Pasar Piyungan, Pasar Ngipik, dan Pasar Sorobayan.”Lainnya masih menyewa,” katanya.

Selain pembebasan, lanjut Slamet, pemkab juga harus memperbarui perjanjian sewa sejumlah tanah kas desa ini. Sekaligus mengalokasikan anggaran sewanya. Pada 2017, misalnya, pemkab menggelontorkan Rp 215 juta.

“Untuk Pasar Imogiri, Pasar Niten, Pasar Hewan Imogiri dan Pasar Unggas Bantul,” tambahnya. (zam/din/mar)