RADARJOGJA.CO.ID – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKB-PMD) Bantul mencanangkan Dusun Dingkikan, Argodadi, Sedayu sebagai Kampung KB, Senin (6/3). Target program ini tidak semata pada pengendalian penduduk. Lebih dari itu, disertai sejumlah program peningkatan kesejahteraan, sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Kepala DPPKB-PMD Mahmudi menegaskan, pengguliran program pemerintah harus serentak. Sejumlah instansi terkait yang berwenang dalam bidang peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat juga harus terlibat.

Percontohan Kampung KB, misalnya. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggungjawab tidak hanya DPPKB-PMD. Sebab, selama ini iming-iming peningkatan kesejahteraan bagi kepala keluarga (KK) yang mengikuti program KB masih sebatas angan-angan.

“Perlu ada bukti pemerintah meningkatkan kesehatannya, pendidikannya, lingkungannya, dan ekonominya,” tegas Mahmudi di sela Pencanangan dan Lelang Kepedulian Kampung KB di Dusun Dingkikan, Argodadi, Sedayu kemarin.

Ditegaskan, pihak ketiga atau perusahaan yang beroperasi di wilayah kampung KB setempat juga harus ikut andil. Di Dusun Dingkikan, setidaknya ada sembilan perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan. Menurutnya, seluruh perusahaan ini harus berpartisipasi. Tidak sekadar mengambil keuntungan. Caranya dengan ikut menyumbang berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti ikut merehab rumah tidak layak huni, lantainisasi, dan jambanisasi. Sebab, kondisi sebagian rumah penduduk Dusun Dingkikan masih sangat memprihatinkan. Tidak mencerminkan wajah Bumi Projo Tamansari.

“Ada 11 rumah yang harus direhab. Yang perlu dijamban 31 dan lantainisasi 16. Serta yang belum dialiri listrik 10 rumah,” bebernya.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kepesertaan KB. Mahmudi menyebut ada 129 pasangan usia subur (PUS) di Dusun Dingkikan. Dari jumlah itu, yang baru mengikuti program KB baru 104. Masih ada 25 PUS yang belum tertarik mengikuti KB. “Baru 60 persen capaiannya,” sebutnya.

Agar program pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maksimal, Mahmudi menargetkan setidaknya di setiap kecamatan terdapat satu kampung KB. Sebab, di sisi lain jumlah kampung KB di Bantul hingga sekarang masih minim. Baru dua. Yakni, Dusun Jasem, Srimulyo, Piyungan dan Dusun Dingkikan.

“Prioritasnya wilayah-wilayah pinggiran yang masih tertinggal,” ucapnya.

Bupati Bantul Suharsono menegaskan, pembangunan harus merata. Seluruh wilayah pinggiran yang selama ini masih terpinggirkan harus segera tergarap. Karena itu, Suharsono meminta perangkat desa Argodadi mendata sekaligus menguruh legalisasi badan hukum seluruh kelompok tani, kelompok peternak maupun kelompok lain di wilayahnya.

“Kalau ada bantuan biar mudah,” ujarnya.

Terkait pengendalian penduduk, menurut Suharsono, program KB perlu digalakkan. Dukuh, maupun perangkat desa lain harus koperatif mengkampanyekan KB di wilayahnya masing-masing.

Opo maneh musim udan ngene iki. Iso kelakon setahun pisan duwe anak,” kelakarnya. (zam/mar)