RADARJOGJA.CO.ID – Penyidikan dugaan kasus pungutan liar (pungli) tempat retribusi (TPR) Pantai Selatan tak kunjung selesai. Sudah lima bulan kasus yang tengah ditangani penyidik Polres Gunungkidul tersebut belum menunjukkan titik terang.

Si tersangka, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul Dwi Jatmiko tak kunjung dijebloskan ke penjara. Berkas pemeriksaan diserahkan pada Kejaksaan Negeri(Kejari) Gunungkidul tahun lalu, hingga kini belum lengkap. Tahun 2016, berkasnya dikembalikan dan hingga sekarang belum juga dilengkapi. Penanganan kasusnya masih berputar pada persoalan melengkapi berkas.

Penyidik menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Gunungkidul. Sementara inspektorat menunggu penyidik dari kepolisian. “Penyidik minta inspektorat untuk menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pungutan liar tersebut. Hingga kini, masih belum selesai,” kata Kasubag Humas Polres Gunungkidul Iptu Ngadino, Jumat (3/3).

Dengan persoalan tersebut, lanjut Ngadino, penyidik belum bisa melengkapi berkas perkara pungli. Sampai dengan saat ini status kasus tersebut masih belum lengkap (P19) dan tertahan pada penyidikan.

“Penyidikan jalan terus, hanya memang ada yang masih kurang sehingga perlu dilengkapi. Kami hanya perlu waktu saja,” katanya membela diri.

Di tempat terpisah, Sekretaris Inspektorat Daerah Gunungkidul Nanik Mulyani Rejekiningsih mengatakan, pihaknya menunggu informasi lanjutan dari penyidik. “Berkas perkara masih ada di penyidik. Kami tidak bisa melakukan pemeriksaan apapun, termasuk penghitungan jumlah kerugian,” elak Nanik.

Sedangkan Kasi Pidus Kejari Gunungkidul Sihit Isnugraha mengatakan, sejak dikembalikan karena belum lengkap, berkas perkara pungli hingga sekarang belum diserahkan lagi. “Ya harus dilengkapi secepatnya,” tegas Sihit.

Sekedar mengingatkan, Satgas Antipungli Polres Gunungkidul pada Sabtu (15 Oktober 2016) menangkap basah Dwi Jatmiko di TPR. Petugas mengamankan barang bukti sejumlah bendel karcis, uang tunai Rp 9,5 juta, dan dokumen milik TPR. Namun hingga kini, yang bersangkutan hanya dikenakan wajib lapor oleh pihak kepolisian. Polisi tidak melakukan penahanan, karena tersangka dinilai kooperatif.(gun/hes)