RADARJOGJA.CO.ID – Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Bantul Sutarji menyarankan seluruh peserta BPJS Kesehatan mandiri bermigrasi. Saran itu disampaikan menyusul banyaknya peserta jaminan yang dikelola pemerintah ini menunggak pembayaran premi. Hingga sekarang setidaknya tercatat ada 60.645 orang yang menunggak pembayaran premi.

“Jangan diam dengan tidak membayar premi. Lebih baik lapor ke dinas terkait,” pinta Sutarji, Jumat (3/3).

Saran Sutarji ini cukup beralasan. Setidaknya, peserta yang memiliki tunggakan dapat dialihkan sebagai pemegang kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di mana, dinas terkait lah yang berwenang mendata sekaligus mempertimbangkan mereka terdaftar. Dengan cara seperti ini, nantinya mereka dapat mengakses berbagai pelayanan kesehatan secara gratis. Andai mereka telah dinyatakan peserta Jamkesda penerima bantuan iuran (PBI) atau JKN PBI.

“Selama mereka masih terdaftar (sebagai peserta BPJS Mandiri) tunggakan ini terus dihitung,” tegasnya.

Sutarji tidak mengetahui penyebab banyaknya peserta yang menunggak. Kendati begitu, Sutarji menegarai ada sejumlah faktor. Di antaranya, menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.

Menurutnya, BPJS sebenarnya tidak diam dengan kondisi ini. BPJS rutin ngaruhke melalui sambungan telepon. BPJS juga mendatangi rumah peserta andai tunggakan mencapai enam bulan ke atas.

“Tidak ada dendanya. Mereka hanya harus membayar tunggakan jika masih ingin meneruskan,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Maya Sintowati Pandji memastikan seluruh warga Bumi Projo Tamansari bakal terkaver BPJS kesehatan. Hanya, prosesnya bertahap. Pada 2016, misalnya. Ada 2.100 peserta Jamkesda yang dialihkan sebagai pemegang JKN. Lalu, pada 2017 sebanyak 22.400. Totalnya mencapai 23.500 orang. (zam/din/mar)