RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Pihak penggugat intervensi dan Puro Pakualaman akhirnya bersepakat mengklarifikasikeabsahan silsilah keturunan Paku Buwono (PB) X dan GKR Pembayun.

Kesepakatan itu tersimak dalam sidang perkara ganti rugi Paku Alam Grond (PAG) terdampak bandara, kemarin (2/3).

Kuasa hukum penggugat intervensi, Mohammad Andre Tjakraningrat mengatakan, jika pihaknya sangat keberatan akan adanya klaim asal usul dari pihak penggugat. “Kami tidak menuntut hal terkait uangnya, tapi masalah kebenaran silsilah,” katanya.

Pernyataan serupa juga disampaikan kepada Puro Pakulaman dan pengacara negara yang mewakili PT Angkasa Pura 1. Diakui, sejauh ini pihaknya belum pernah berkomunikasi langsung dengan pihak tergugat.

“Karena itu, pertemuan saat sidang ini menjadi kesempatan untuk menyampaian poin utama dari pihak kami,” lanjutnya.

Menurutnya, upaya konfirmasi dan klarifikasi juga terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan museum di Belanda. Upaya menghambat pihak penggugat ini dikarenakan tidak ingin ada anggapan jika keturunan GKR Pembayun menghalangi pembangunan negara.

“Sejak awal kami juga tidak mengetahui adanya dokumen kepemilikan tanah yang sekarang menjadi lahan bandara tersebut. Namun, jika terbukti dokumen tersebut asli maka pihak penggugat bisa dikenakan pasal penggelapan terhadap dokumen yang melawan hukum,” ujarnya.

Pihaknya saat ini juga lebih fokus kepada upaya pidana terkait kejahatan asal usul yang saat ini masih diproses di Polres Kulonprogo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Puro Pakualamna Herkus Wijayadi mengungkapkan, konfirmasi dari pihak penggugat intervensi merupakan hal yang sudah ditunggu sejak lama. “Adanya penggugat intervensi membenarkan eksepsi kami soal silsilah yang benar,” ujarnya ditemui usai sidang.

Dikatakan, kerabat Puro Pakualaman juga membenarkan jika trah dari M. Sis Tjakraningrat tersebut memang benar keturunan dari PB X. Sebenarnya, pihaknya sudah berencana untuk mencari keturunan GKR Pembayun tersebut untuk kemudian dihadirkan menjadi saksi.

“Karena itu, kami sangat bersyukur jika kemudian pihak penggugat intervensi hadir sebelum masuk ke materi gugatan. Pertemuan kali ini menjadi kali pertama bagi kami untuk berkoodinasi,” katanya.

Komunikasi antara dua pihak tersebut juga sekaligus meluruskan jawaban atas gugatan yang diajukan. Namun, dia kembali menegaskan jika lahan PAG tersebut tidak bisa dibagi karena merupakan tanah institusi.

“Artinya, ganti rugi yang akan diterima juga tidak akan dibagikan kepada pihak manapun tapi akan dikembalikan menjadi tanah,” tegasnya.

Sementara itu, pihak penggugat dalam perkara ini yang menyatakan sebagai cicit dari GKR Pembayun, Sularno menyatakan, tidak merasa keberatan dengan kemunculan penggugat intervensi. Baginya, dia dan kerabatnya memiliki dokumen pendukung yang asli sebagi bukti dan penetapan sebagai keturunan yang sah.

Dia mengatakan kepemilikan dokumen lahan merupakan bukti pihaknya adalah keturunan yang sah. “Tidak mungkin kan orang tua punya harta tapi dikasihkan ke orang lain. Karena peninggalan dari nenek kami bukan hanya lahan PAG sengketa tersebut, namun juga ada aset dan hutan lainnya,” ucapnya. (tom/ila/ong)