RADARJOGJA.CO.ID –Pemkab Gunungkidul mengupayakan konsep kabupaten layak anak (KLA). Kebijakan inidilakukan melalui upaya pemenuhan hak-hak dasar anak yang dibutuhkan, agar pertumbuhan dan perkembangan anak optimal.

“Kebijakan dan koordinasi diperlukan lembaga pemerintahan demi terlaksananya pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak,” kata Bupati Badingah saat audensi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIJ di kantor pemkab setempat, Kamis (2/3).

Menurutnya, cara yang paling dominan dilakukan adalah membangun sistem pembangunan berbasis hak anak. Yakni, melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, pemkab juga mengoptimalkan penyuluhan agar tak terjadi perkawinan pada usia dini. Termasuk pelayanan ramah anak di puskemas.”Ada 31 item pemenuhan layak anak. Di antaranya hak tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan,” paparnya.

Dijelaskan, kebijakan mendukung KLA tertuang dalam Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lalu Perbub Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Layak Anak. Ada juga Pebub Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegaan Pernikahan pada Usia Anak, dan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pernikahan pada Usia Anak.”Gunungkidul telah membentuk kelembagaan. Di antaranya, gugusan tugas kecamatan ramah anak dan gugus tugas kabupaten layak anak,” paparnya.

Bahkan, lanjut Badingah, keberhasilan program kabupaten layak anak mendapatkan pengakuan. Keberhasilan tersebut di antaranya memperoleh penghargaan sebagai Duta Anak DIJ pada 2009 – 2016.(gun/hes)