RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Suasana di Balai Kota Jogja kemarin (1/3) cukup ramai. Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Pengawal Demokrasi Indonesia menagih janji Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo untuk menindak aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam Pilwali 2017.

Mereka meminta penegakan disiplin ASN dan pegawai tersebut keluar sebelum turunnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil pilwali.

“Keputusan (disiplin) ASN harus keluar sebelum putusan MK turun,” tandas Koordinator aksi Antonius Fokki Ardiyanto saat berorasi.

Terlebih rekomendasi Panwas Kota Jogja terkait kasus ketidaknetralan Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja sudah turun dan ditembuskan ke Penjabat Wali Kota Jogja sejak seminggu yang lalu.

Fokki mengatakan, dalam rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kota Jogja, Plt Kepala Dispar Kota Jogja Yunianto Dwisutono dinyatakan melakukan pelanggaran adminsitrasi.

“Kalau rekomendasi Panwas ditemukan adanya pelanggaran pidana, maka pilwali bisa dikatakan gagal karena ada gerakan sistematis, terstruktur, dan massif. ASN tidak netral,” tegas anggota Komisi D DPRD Kota Jogja sekaligus Ketua Bapilu DPC PDIP Kota Jogja itu.

Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo yang menemui pendemo di gerbang masuk Balai Kota, mengakui sudah menerima rekomendasi dari Panwas Kota Jogja untuk kasus Plt Kepala Dispar. Dia berjanji akan segera ditindaklanjuti bersama tim inspektorat Kota Jogja.

“Percayalah kami akan menindaklanjuti segala apapun yang direkomendasikan Panwas, tidak usah khawatir,” ujarnya.
Sulistyo juga mengatakan, masyarakat bisa memonitor proses yang berjalan. Hal itu termasuk untuk kasus enam ASN dan pegawai yang saat ini masih dalam proses di Panwas Kota Jogja. “Jangan dipenggalih, saya bisa dipercaya. Pasti ada sanksinya,” jelas dia.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov DIJ itu mengatakan, sudah berulang kali mengingatkan ASN dan pegawai di Pemkot Jogja untuk netral selama Pilwali Kota Jogja.

“Kalau ada yang seperti itu (tidak netral) ya tanggung sendiri, karena sudah sering disampaikan,” lanjutnya.

Sementara itu terkait waktu, Kepala Inspektorat Kota Jogja Wahyu Widayat mengatakan, paling tidak butuh dua minggu untuk memprosesnya. Menurut dia, untuk penjadwalan pemrosesan tersebut sudah diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.(pra/ila/ong)