RADARJOGJA.CO.ID – Pemerintah dan DPRD Kota Magelang kini tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang ketenagakerjaan. Namun demikian, kalangan pengusaha menilai, raperda itu tidak terlalu penting dibahas di lingkup Kota Magelang. Dewan justru disarankan untuk membahas raperda yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Akan lebih baik jika yang dibahas raperda tentang kebutuhan masyarakat. Yang lebih utama misalnya pengajuan bahan pokok, kebijakan fiskal. Karena terkait dengan ketenagakerjaan itu sudah ada undang-undangnya,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang Edy Sutrisno.

Menurut Edy, terkait ketenagakerjaan saat ini sudah ada beberapa aturan yang mendasari. Di antaranya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ia tidak mengetahui persis raperda yang saat ini dibahas itu, nantinya akan mengurusi hal apa.

“Harusnya DPRD ngontak pengusaha kalau membuat raperda tentang ketenagakerjaan,” jelasnya.

Salah satu pengusaha di bidang kuliner ini mengungkapkan, hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sudah diatur jelas. Di dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, aturan yang ada sudah menjadi acuan terkait penentuan kebijakan upah.

“PP Nomor 78 itu sudah cukup jelas. Selama ini hubungan pengusaha dengan pekerja menurut saya juga sudah kondusif,” tuturnya.

Mantan anggota DPRD Kota Magelang ini justru mempertanyakan, raperda itu mau menjawab terkait persoalan ketenagakerjaan di bidang apa. Semuanya dinilai sudah diatur dan sudah berjalan baik.

“DPRD tidak usah aeng-aeng lah. Mbok ya cari raperda yang sedikit penting, seperti pendirian rumah ibadah atau lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kota Magelang bukan merupakan kota industri. Dengan demikian, raperda tentang ketenagakerjaan dipandang belum begitu penting untuk dibahas. Ia pun menilai, pembahasan raperda itu merupakan upaya sia-sia.

“Saya juga tidak tahu membahas soal apa karena merasa tidak dipanggil oleh DPRD. Naskah akademik saja belum diberi,” tegasnya.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menegaskan, saat ini yang perlu dipahami bahwa Kota Magelang bukan merupakan kota industri. Dengan demikian, kepentingan pekerja dan perusahaan diklaim sudah terpenuhi. Pembahasan raperda pun saat ini sudah berjalan.

“Kota Magelang sudah kondusif dan tidak ada gejolak,” ungkapnya.

Pada raperda itu, beberapa hal yang akan dibahas berkaitan dengan skill para pekerja dan lainnya. Bagaimana mereka mempunyai skill, sehingga bisa bekerja di wilayah Kota Magelang. Raperda ditargetkan bisa selesai 1,5 bulan kedepan.

“Melalui perda ini, perusahaan biar memanfaatkan pekerja yang ada di sini. Bukan di tempat lain,” tandasnya. (ady/dem)