RADARJOGJA.CO.ID Pemkab Kulonprogo bergerak cepat. Menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA), pengurukan lahan relokasi sudah mencapai 40 persen. Meski terkendala hujan, pengurukan terus dilakukan.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo Zahram Azzurawan mengatakan berdasarkan tenggat waktu kontrak pengerjaan, pengurukan harus diselesaikan 120 hari kalender.

“Jika kontraknya dimulai 3 Februari maka selesainya 3 Mei 2017. Namun pengurukan efektif 90 hari kalender, satu bulan sisanya untuk memperbaiki jalan yang rusak karena dilalui truk,” kata Zahram.

Pengadaan tanah uruk itu setelah APBD Kulonprogo ditetapkan. Artinya, karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum bisa diusulkan, kontraknya juga tidak bisa dimulai. Namun untuk lelang tetap bisa dan sudah dilaksanakan sejak 27 Desember 2016.

Proses pembangunan relokasi akan berjalan berurutan. Konsultan pendamping dari DIJ juga sudah melakukan pematokan, sehingga percepat jalan masuk menjadi prioritas. Jika jalan masuk sudah siap, droping material bisa dilaksanakan. Lokasi droping material juga harus disiapkan.

“Yang jelas bertahap, karena proses pengurukan juga terkendala hujan yang turun hampir setiap hari. Pengangkutan tanah dari lokasi tambang sampai lokasi relokasi terkendala dan tidak maksimal. Namun Pemkab dan rekanan tetap berupaya maksimal,” kata Zahram.

Zahram mengatakan pengosongan lahan warga terdampak masih belum memungkinkan hingga masyarakat memiliki tempat tinggal pengganti di lahan relokasi. “Makanya target waktunya kalau bisa diperpanjang. Namun jika tidak ada perpanjangan dan bandara memang mendesak harus segera dibangun kami sudah ada opsi lain,” kata Zahram.

Seperti tertera di papan pengumuman, nama pekerjaan yang dilakukan adalah urukan untuk relokasi warga terdampak bandara. Lokasinya di lima lokasi, yakni Glagah, Kebonrejo, Palihan, Janten dan Jangkaran. Nilai anggarannya Rp 16.577.326.000, Kontraktor Pelaksana PT Irina Perkasa dan Konsultan Pengawas PT Wastu Anopama.

Sementara itu, untuk pengurukan di Janten sementara sempat berhenti menyusul penolakan warga. Warga mengklaim jalan yang dilalui truk bermasalah. Pemkab masih mencoba melakukan pembicaraan.

Alasan penolakan karena jalan yang dilalui masuk sertifikat hak milik mereka (saat dibangun jalan tanah belum dibebaskan). Namun persoalan ini masih dimusyawarahkan dan dilakukan cek sertifikat ke BPN. Hasil cek sementara, tanah yang digunakan untuk jalan itu tidak masuk sertifikat, namun untuk memastikan harus di cek ke BPN.

“Droping material berhenti sementara, dan hanya melakukan pemadatan di lokasi relokasi. Sudah tiga hari terakhir ini truk tidak jalan, semoga persoalan ini segera selesai dan proses uruk relokasi bisa dilanjutkan. Menghambat sebetulnya, tapi semua harus diselesaikan dengan baik,” ujar Zahram.

Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono mengatakan terkait surat pemberitahuan pengosongan lahan yang dilayangkan PT Angkasa Pura (AP) I kepada warga terdampak melalui pemerintah desa, pemkab sudah mengetahuinya. Diharapkan AP I bisa menyesuaikan atau melihat kondisi riil di lapangan.

“Jika akan melakukan pengosongan lahan tentunya harus berkoordinasi dengan Pemkab Kulonprogo. Karena untuk relokasi kami juga sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara tiga pihak, yakni PT AP I, Pemkab dan Pemprov,” kata Budi. (tom/iwa/mar)